Harga Gabah Naik, Tapi Petani Masih Belum Cuan Maksimal

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah udah naikin Harga Pembelian Pemerintah (HPP) buat Gabah Kering Giling (GKG) jadi Rp6.500/kg. Nyatanya, belum ngaruh banget ke kesejahteraan petani. Soalnya, banyak petani yang udah terlanjur kejebak sistem ijon alias jual panen jauh sebelum panen tiba, karena kepepet butuh uang.

Pakar pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Ramdan Hidayat bilang banyak petani yang akhirnya gak bisa nikmatin kenaikan harga ini karena hasil panennya udah dibeli tengkulak dari jauh-jauh hari. Jadi, berapa pun HPP-nya naik, cuannya tetep segitu-gitu aja buat mereka.

Realitanya, hasil panen petani rata-rata cuma 6 ton per hektar. Dengan harga gabah sekarang, duit yang mereka dapet sekitar Rp39 juta per hektar. Jumlah tersebut belum mencukupi atau menutup semuanya, karena harga pupuk dan pestisida masih mahal, belum lagi karena pertanian itu high risk, dengan perubahan iklim yang menyebabkan hasil tidak pasti.

Menurut Ramdan, Buat petani yang bisa panen 8 ton per hektar, kenaikan HPP ini mungkin terasa lebih manfaat. Tapi yang bisa dapet panen segitu gak banyak, karena butuh irigasi yang bagus dan fasilitas lain yang masih kurang merata.

"Pemerintah seharusnya juga menggenjot infrastruktur irigasi dan fasilitas lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat pertanian dari Universitas Jember, Ihsannudin berharap kebijakan ini gak cuma keren di atas kertas atau gegap gempita di media, tapi juga benar-benar terasa di lapangan..

"Dalam penyerapan gabah dengan harga yang ditetapkan tersebut memang luar biasa. Implementasi riil di lapangan sangat kita tunggu agar tak sekedar megah di media namun hampa di lapangan. Kehadiran TNI /Polri di bidang pangan dan pertanian sebaiknya justru diarahkan penegakan aturan dan instruksi yang konstruktif," katanya.

Sementara itu, peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa mengatakan apa yang dilakukan Presiden Prabowo menunjukan keberpihakan pada petani. Namun, dirinya berharap hal yang sama menular ke kebijakan lainnya.

Pemerintah perlu mendorong realisasi reforma agraria agar petani memiliki lahan yang memadai untuk produksi. "Saat ini petani hanya menguasai lahan yang sedikit untuk mendorong produksi. Ketimpangan kepemilikan lahan ini sangat besar,"tegas Awan.

Selain itu, Pemerintah perlu mengembangkan koperasi tani yang bergerak di hulu sampai hilir, melindungi petani dalam negeri dari persaingan tidak seimbang dengan produk impor.

Intinya pemerintah harus konsisten dalam merealisasikan swasembada pangan. Caranya bagaimana memproteksi petani melalui kebijakan kebijakan yang berpihak ke produsen pangan.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon menganggap Presiden RI, Prabowo Subianto sudah luar biasa menunjukkan keberpihakan kepada petani dengan menaikkan HPP GKG menjadi 6.500 dari sebelumnya 6.000 rupiah per kg.

"Petani baru bisa mendapatkan keuntungan kalau ada 30 persen keuntungan dari pembelian pemerintah HPP gabah itu, dan Pak Prabowo dalam 100 hari pertama sudah menaikkan HPP gabah kering panen itu sampai 6.500 per kg," kata Fadli.