Meta Didesak Buka-bukaan soal Dugaan Pembatasan Informasi Karhutla

JAKARTA, GENVOICE.ID - Meta didesak memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan penghapusan atau pembatasan jangkauan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial. Desakan ini muncul setelah beredar informasi yang mengaitkan penurunan jangkauan konten karhutla dengan dugaan permintaan pembatasan dari pemerintah.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, menilai perusahaan teknologi harus bertanggung jawab atas sistem dan produk kecerdasan artifisial (AI) yang dikembangkannya. Ia juga mengingatkan bahwa jawaban AI yang belum terverifikasi tidak seharusnya dijadikan bukti tunggal untuk menuduh suatu lembaga membatasi arus informasi.

Meta AI Picu Pertanyaan soal Konten Karhutla

Polemik ini bermula dari beredarnya tangkapan layar percakapan dengan Meta AI yang menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta pembatasan konten karhutla. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid turut menyinggung platform digital terkait dugaan penurunan jangkauan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Meutya telah membantah adanya permintaan pemerintah untuk menghapus atau membatasi penyebaran informasi karhutla. Di tengah perbedaan informasi tersebut, Kunto meminta Meta menjelaskan dasar jawaban AI yang beredar sekaligus memberikan bukti yang dapat diperiksa publik.

"Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru. Kalau sebuah mesin menyebut ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?" ujar Kunto.

Risiko Informasi Keliru dari Kecerdasan Artifisial

Kunto menjelaskan bahwa teknologi AI generatif memiliki risiko menghasilkan informasi yang tidak sesuai fakta, meskipun jawabannya terdengar meyakinkan. Fenomena ini dikenal sebagai AI hallucination dan dapat menimbulkan persoalan ketika pengguna menganggap keluaran AI sebagai keterangan resmi dari perusahaan pengembangnya.

Menurutnya, masyarakat perlu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber yang dapat diverifikasi sebelum menarik kesimpulan. Perusahaan teknologi juga harus menjelaskan keterbatasan produknya agar jawaban yang belum terbukti tidak berkembang menjadi tuduhan terhadap pihak tertentu.

"Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik dan menimbulkan tuduhan serius. Meta harus bertanggung jawab terhadap produk teknologinya, sementara masyarakat perlu memeriksa informasi melalui sumber yang dapat diverifikasi dan menjalankan kaidah jurnalistik," katanya.

Kesalahan Moderasi Konten Jadi Perhatian

Kunto turut mempertanyakan keakuratan sistem moderasi konten yang digunakan Meta. Ia menilai keputusan yang dibuat melalui sistem otomatis maupun peninjauan internal perlu dapat dijelaskan, terutama ketika berdampak pada kebebasan berekspresi dan akses masyarakat terhadap informasi penting.

Ia merujuk pada kasus penangguhan akun Instagram No Kings Coalition di Amerika Serikat, kelompok yang berkaitan dengan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam kasus tersebut, Wakil Presiden Meta Andy Stone menyampaikan permintaan maaf setelah perusahaan mengakui akun itu seharusnya tidak ditangguhkan dan aksesnya kemudian dipulihkan.

"Di Amerika Serikat, Meta sendiri sudah mengakui bahwa sistemnya bisa salah sampai menyebabkan akun yang seharusnya tidak diblokir justru kehilangan akses. Artinya, kita tidak bisa begitu saja menganggap seluruh keputusan moderasi Meta selalu benar. Perusahaan harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan sistemnya," tutur Kunto.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa kasus di Amerika Serikat belum tentu memiliki penyebab yang sama dengan dugaan pembatasan konten karhutla di Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi alasan untuk meminta penjelasan mengenai proses moderasi, bukan bukti bahwa kasus serupa pasti terjadi.

Algoritma Meta Diminta Dijelaskan

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kemampuan sistem moderasi otomatis dalam memahami konteks visual. Kunto mempertanyakan kemungkinan foto atau video karhutla yang menampilkan api, asap, warga, dan petugas di lapangan salah dikategorikan sebagai konten kekerasan, kerusuhan, atau pelanggaran pedoman komunitas.

"Apakah gambar api dan asap dalam peristiwa karhutla bisa keliru dibaca oleh mesin sebagai konten kerusuhan atau riot? Apakah ada kesalahan klasifikasi seperti yang pernah terjadi dalam moderasi akun di Amerika Serikat? Kita belum tahu. Justru Meta yang harus menjelaskan bagaimana sistemnya bekerja dan mengapa konten tersebut dibatasi," katanya.

Dugaan kesalahan klasifikasi tersebut masih membutuhkan bukti dan penjelasan dari Meta. Karena itu, perusahaan perlu menerangkan apakah pembatasan konten dilakukan oleh sistem otomatis, hasil peninjauan manusia, penerapan pedoman komunitas, atau permintaan hukum dari pihak tertentu.

Informasi Karhutla Menyangkut Kepentingan Publik

Kunto menekankan bahwa informasi mengenai karhutla memiliki kepentingan publik yang besar. Informasi tentang lokasi kebakaran, pergerakan asap, serta dampaknya terhadap masyarakat dapat membantu warga meningkatkan kewaspadaan dan mendukung penanganan bencana.

Jika memang terdapat konten yang dihapus atau dibatasi jangkauannya, Meta diminta menjelaskan alasan dan dasar kebijakan yang digunakan. Apabila tindakan tersebut berkaitan dengan permintaan pemerintah, perusahaan perlu menjelaskan dasar hukumnya, sedangkan kesalahan sistem harus diakui dan diperbaiki.

"Kalau memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki. Jangan sampai publik menuduh pemerintah sementara perusahaan yang mengendalikan platform justru tidak memberikan penjelasan," ungkapnya.

Kunto menambahkan bahwa platform digital memiliki pengaruh besar terhadap distribusi informasi melalui algoritma dan kebijakan moderasi. Pengaruh tersebut semakin penting ketika perusahaan yang sama juga menyediakan layanan AI yang digunakan masyarakat untuk memahami suatu peristiwa.

"Meta memiliki kekuasaan besar dalam menentukan informasi apa yang dapat dilihat masyarakat. Kekuasaan sebesar itu harus disertai transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai perusahaan teknologi menentukan apa yang boleh dilihat publik, tetapi ketika terjadi permasalahan menyangkut informasi yang dibutuhkan publik, tidak mau bertanggung jawab," pungkasnya.