Buntut Tolak Atlet Israel, Komite Olimpiade Larang Indonesia Jadi Tuan Rumah Olahraga Internasional

JAKARTA, Genvoice.id - Komite Olimpiade Internasional (IOC) resmi mengeluarkan pernyataan tegas yang melarang Indonesia menjadi tuan rumah acara olahraga internasional hingga ada jaminan bahwa seluruh atlet dari berbagai negara bisa berpartisipasi tanpa diskriminasi.

Polemik ini bermula ketika pemerintah Indonesia menolak memberikan visa kepada kontingen Israel yang dijadwalkan mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik ke-53 di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025.

Dalam keterangan resminya, IOC menyampaikan bahwa keputusan Indonesia bertentangan dengan prinsip dasar Olimpiade yang menekankan kesetaraan dan akses bagi semua atlet.

Pemerintah menyebut keputusan itu diambil dengan pertimbangan keamanan dan sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, keputusan tersebut langsung mendapat sorotan dunia internasional, terutama dari federasi olahraga global. IOC menilai langkah tersebut melanggar semangat universal olahraga yang mengharuskan partisipasi tanpa memandang kebangsaan, ras, atau kepercayaan.

Sebagai respons, IOC mengeluarkan serangkaian langkah tegas.

Pertama, mereka meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak menggelar event di Indonesia sampai ada jaminan bahwa atlet Israel maupun dari negara mana pun tidak akan ditolak.

Kedua, IOC menunda seluruh pembicaraan dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terkait rencana tuan rumah Olimpiade atau ajang olahraga besar lainnya.

Ketiga, IOC mengundang perwakilan KOI dan federasi senam internasional (FIG) ke markas mereka di Lausanne, Swiss, untuk membahas penyelesaian masalah ini.

Menanggapi keputusan IOC, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan tersebut, tetapi menegaskan bahwa kebijakan visa untuk Israel adalah keputusan politik luar negeri Indonesia.

"Kami tetap menghormati prinsip olahraga, namun setiap kebijakan harus mempertimbangkan stabilitas nasional dan aspirasi masyarakat," ujar Erick seperti yang dikutip dari Reuters (23/10).