Viral di Medsos, Ini Rangkuman Kasus Nadiem Makarim yang Dituntut 18 Tahun Penjara

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kasus pengadaan laptop Chromebook kembali jadi sorotan publik setelah nama mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, ikut terseret. Banyak yang penasaran, sebenarnya dia sudah divonis atau belum, dan bagaimana alur kasusnya sampai sejauh ini.

Perlu diluruskan dulu, sampai saat ini Nadiem belum divonis. Yang ada, jaksa baru membacakan tuntutan hukuman dalam persidangan. Besarnya tidak main-main, yaitu 18 tahun penjara, ditambah denda dan kewajiban membayar uang pengganti hingga triliunan rupiah.

Kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan periode 2019 sampai 2022. Saat itu, pemerintah melakukan pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah. Namun dalam prosesnya, muncul dugaan adanya mark-up harga serta pembelian perangkat yang dinilai tidak efektif dan tidak sesuai kebutuhan.

Dari situ, negara disebut mengalami kerugian besar yang mencapai sekitar Rp2,1 triliun.

Dalam pengembangannya, kasus ini tidak hanya menyeret satu orang. Beberapa pejabat dan pihak terkait sudah lebih dulu menjalani proses hukum dan bahkan sudah divonis. Misalnya, eks konsultan teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief, yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh pengadilan.

Selain itu, ada juga pejabat lain seperti mantan direktur di lingkungan Kemendikbudristek yang menerima vonis di kisaran 4 hingga 4,5 tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa perkara ini melibatkan banyak pihak dalam satu rangkaian kebijakan yang sama.

Nama Nadiem sendiri muncul karena diduga ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek tersebut. Jaksa menilai ada unsur pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara, sehingga menuntut hukuman berat.

Meski begitu, penting dipahami bahwa tuntutan bukanlah putusan akhir. Nasib Nadiem masih bergantung pada vonis hakim yang akan ditentukan setelah seluruh proses persidangan selesai.

Kasus ini pun jadi perhatian luas karena menyangkut proyek besar di sektor pendidikan, sekaligus menyoroti bagaimana kebijakan publik bisa berdampak besar jika tidak dijalankan dengan tepat.