Dedi Mulyadi Murka! Pejabat Jawa Barat yang Sembunyikan Data APBD Terancam Dicopot

JAKARTA, GENVOICE.ID - Gen, suasana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lagi panas, nih. Gubernur Dedi Mulyadi tegas banget menanggapi isu soal dana APBD Jabar yang disebut-sebut didepositokan hingga triliunan rupiah. Ia bahkan mengancam akan mencopot siapa pun pejabat di bawahnya yang berani menyembunyikan data atau berbohong soal laporan keuangan daerah.

Dalam keterangannya di Bandung, Rabu (20/10), Dedi bilang kalau dirinya nggak akan main-main soal transparansi anggaran. "Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu," tegasnya, dilansir dari ANTARA.

Ancaman ini berlaku buat semua, Gen. Nggak cuma untuk pegawai biasa, tapi juga pejabat tinggi seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah. Dedi menegaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah prinsip utama yang harus dijaga di pemerintahan.

Demi memastikan kebenaran informasi, Dedi bahkan mendatangi langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia. Tujuannya buat mencocokkan data soal dana Rp4,1 triliun yang disebut-sebut didepositokan oleh Pemprov Jawa Barat. Ia memastikan proses verifikasi ini dilakukan secara terbuka supaya masyarakat bisa tahu mana data yang benar dan mana yang hanya rumor.

Pernyataan Dedi ini muncul setelah adanya klaim dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Purbaya menyebut ada 15 daerah yang menyimpan dana APBD mereka di bank, termasuk Jawa Barat dengan nilai deposito Rp4,17 triliun.

Selain Jabar, Purbaya juga menyebut Pemprov DKI Jakarta menyimpan deposito sebesar Rp14,68 triliun, dan Pemprov Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun. Data itu, katanya, bersumber dari Bank Indonesia, yang mencatat total simpanan kas daerah di berbagai level pemerintahan mencapai Rp233 triliun.

Menanggapi hal ini, Dedi langsung membantah dan menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak menyembunyikan apa pun. Ia berjanji akan mengumumkan hasil pemeriksaan data setelah proses verifikasi selesai dilakukan. Transparansi, kata Dedi, adalah satu-satunya cara menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dengan sikap tegasnya ini, Dedi ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana publik dikelola dengan jujur dan terbuka. Karena buatnya, menyembunyikan data keuangan sama saja dengan mengkhianati kepercayaan rakyat.