Sebanyak 1,2 Juta Penerima Sembako Tak Layak, Nilai Bansos Tak Tepat Sasaran Capai Rp17 Triliun, Kok Bisa?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Bansos, atau bantuan sosial, seharusnya jadi jaring pengaman bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Tapi, nyatanya, penyaluran bansos di Indonesia masih banyak masalah.

Bayangkan, uang bansos triliunan rupiah diduga nyasar dan tidak sampai ke tangan yang benar-benar berhak. Lalu, bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Presiden Prabowo dan Menteri Sosial Gus Ipul kini berjanji akan membenahi sistemnya dengan digitalisasi bansos agar lebih tepat sasaran.

Kenapa Bansos Bisa Tidak Tepat Sasaran?

Pemerintah sendiri mengakui kalau sistem penyaluran bansos memang perlu dibenahi. Rupanya, data penerima bansos selama ini banyak yang tidak akurat. Setelah dicek ulang lewat Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS, ketahuan kalau ada ratusan ribu penerima bansos yang tidak layak.

Tepatnya, ada 616.367 penerima PKH dan 1.286.066 penerima bansos sembako yang dicoret dari daftar. Ini menunjukkan bahwa sistem pendataan sebelumnya masih banyak keliru.

Strategi Pemerintah: Digitalisasi untuk Bansos Lebih Tepat Sasaran

Melihat fakta ini, Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Beliau menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi kemiskinan dan memastikan bansos sampai ke tangan yang tepat.

Salah satu langkah konkretnya adalah dengan pilot project Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Banyuwangi.

Lewat program ini, pemerintah akan memakai Identitas Kependudukan Digital (IKD). Jadi, hanya orang-orang yang berhak yang bisa diverifikasi untuk menerima bansos. Selain itu, proses penyaluran juga bisa dipantau secara transparan, aman, dan akuntabel. Harapannya, tidak ada lagi drama bansos nyasar atau dipotong oleh oknum nakal.

1,9 Juta Penerima Bansos Dicoret! Ini Kata Menteri Sosial

Menteri Sosial, Gus Ipul, juga langsung gerak cepat setelah dipanggil Presiden. Beliau melaporkan kalau Kemensos sudah mencoret lebih dari 1,9 juta nama penerima bansos yang tidak layak. Keputusan ini diambil berdasarkan data terbaru yang sudah diperbarui.

"1,9 juta itu sudah dinyatakan tidak berhak untuk menerima bansos lagi, dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak," kata Gus Ipul.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperketat penyaluran bansos, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

Jadi, Gen, intinya pemerintah lagi berbenah total. Semoga dengan digitalisasi dan data yang lebih akurat, bantuan sosial bisa benar-benar sampai ke orang-orang yang paling butuh. Agar tidak ada lagi cerita sedih soal bansos yang nyasar, dan uang triliunan rupiah itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat miskin. Kita dukung, ya, agar program ini berhasil!