Kaesang Pangarep Jadi Ketum PSI Lagi, Guntur Romli Sentil Jokowi: PSI Tidak Dikuasai Keluarga?
JAKARTA, GENVOICE.ID - Guntur Romli menuding pernyataan Jokowi soal PSI tidak dikuasai keluarga kontradiktif karena Kaesang Pangarep menjabat sebagai Ketua Umum PSI.
Politik Tanah Air lagi panas dingin, Gen. Giliran Guntur Romli, politikus PDI-P yang dikenal vokal, nyentil keras Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal ucapannya di Kongres PSI di Solo, Sabtu (19/7/2025).
Dalam pidato itu, Jokowi bilang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan milik elite atau keluarga mana pun, bahkan menyebut PSI sebagai "Partai Super Tbk" di mana "saham partai" dimiliki semua kader secara setara.
Yang bikin Guntur geleng kepala: pernyataan itu disampaikan di depan putranya sendiri, Kaesang Pangarep, yang sekarang menjabat Ketua Umum PSI.
"Jokowi bilang PSI tidak dikuasai keluarga, apa dia enggak punya malu? Menyampaikan hal itu di depan anaknya yang jadi Ketum PSI," kata Guntur, Senin (21/7/2025).
Menurutnya, konteks itu jadi janggal karena Kaesang adalah sosok nomor satu di PSI. Ia bahkan menambahkan bahwa Ketua Dewan PSI Jeffrie Geovanie disebut pernah menegaskan PSI "harus ada darah Jokowi," menambah bumbu tudingan kedekatan keluarga dalam struktur partai yang mengklaim diri modern dan terbuka.
Bukan cuma soal narasi kepemilikan. Guntur juga menyorot proses pemilihan ketua umum PSI yang baru saja digelar. Ia mengaku sejak sebulan sebelum kongres sudah yakin hasilnya bakal jatuh ke Kaesang.
Pemilihan Raya yang menampilkan tiga kandidat itu, kata dia, cuma formalitas, ia menyebutnya ibarat "sepak bola gajah".
"Tapi, seperti yang saya tegaskan 1 bulan sebelum ini, Ketum PSI itu pasti Kaesang. Pemilihan Ketum PSI seperti sepak bola gajah, semua sudah diatur, termasuk siapa yang menang dan sudah ditentukan siapa pemenangnya sebelum kompetisi dimulai," ujarnya.
Di sisi lain, pidato Jokowi di forum PSI menegaskan gagasan partai berbasis kepemilikan kolektif.
"Tidak ada kepemilikan elite, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi, semua memiliki saham yang sama," ujarnya kala itu.
Dengan konsep "saham" psikologis yang dibagi rata ke seluruh anggota, Jokowi mendorong kader ikut membesarkan PSI bersama karena merasa memiliki. Ucapan ini jelas dimaksudkan sebagai suntikan semangat internal, tapi di ranah publik malah memicu perdebatan soal dinamika keluarga penguasa dan partai politik baru.
Perang narasi ini ujungnya membawa kita ke satu pertanyaan klasik: seberapa demokratis partai politik di Indonesia? Apakah mekanisme internal benar-benar terbuka, atau cuma panggung simbolik untuk mengesahkan keputusan yang sudah terkunci di belakang layar?
Kritik Guntur menantang PSI (dan partai-partai lain) untuk membuktikan transparansi proses, mulai pencalonan, pemungutan suara, hingga tata kelola organisasi. Baik kritik Guntur maupun pembelaan lewat gagasan "partai milik kader" dari Jokowi sama?sama bikin PSI jadi sorotan.
Kontroversi antara Guntur Romli dan Jokowi ini semakin bikin publik penasaran soal transparansi dan independensi PSI. Publik kini menunggu langkah nyata PSI untuk membuktikan bahwa partai ini benar-benar terbuka dan bukan hanya sekadar dikuasai elite atau keluarga.