Pemerintah, Industri, Akademisi, dan Masyarakat Harus Satu Visi Bangun Ekonomi Biru
JAKARTA, GENVOICE.ID - Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, I Nengah Muliarta, mengatakan pentingnya menyatukan visi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Muliarta menilai sinergi lintas pihak menjadi kunci menjawab tantangan kelautan dan perikanan nasional yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Jamaluddin Jompa. Gagasan menyatukan visi antara pemerintah, pelaku usaha, kampus, dan warga dalam mengelola kekayaan laut adalah langkah yang sangat tepat," kata Muliarta, Minggu (21/6).
Dalam keterangan tertulisnya di Makassar, Sabtu (20/6), Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar Jamaluddin Jompa mengatakan pengembangan ilmu kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama.
"Penguatan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional," katanya.
Ia mengatakan besarnya potensi sumber daya maritim Indonesia menghadirkan peluang strategis sekaligus tantangan yang harus dijawab melalui sinergi dan kolaborasi.
Oelhg karenanya, Jamaluddin menekankan pentingnya kesamaan visi misi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Bersandar pada Satu Komoditas
Menurut Muliarta, tantangan terbesar saat ini adalah minimnya kolaborasi. Hasil penelitian kampus sering kali tidak sampai ke lapangan, pengusaha berjalan sendiri tanpa memikirkan lingkungan, sementara nelayan tradisional masih kesulitan.
"Laut sejatinya adalah lumbung dan cadangan pangan raksasa yang kita miliki. Sayangnya selama ini kita masih salah fokus karena urusan perut bangsa ini seolah-olah hanya bersandar pada satu komoditas saja, yaitu beras," katanya.
Muliarta menekankan, ketergantungan berlebihan pada beras membuat Indonesia lupa bahwa laut menyimpan sumber protein dan gizi besar untuk melengkapi konsumsi masyarakat. Ia mengingatkan, eksploitasi laut tanpa kendali justru mengancam keberlanjutan pangan di masa depan.
"Kerusakan pantai, hilangnya hutan bakau, dan perubahan cuaca yang tidak menentu adalah ancaman nyata. Jika kita merusak laut, maka potensi besar yang kita banggakan justru akan hilang," tegasnya.
Ia mendorong pembentukan wadah kerja sama yang nyata untuk menggeser fokus pangan ke arah maritim. Kampus perlu menciptakan teknologi sederhana yang bisa langsung dipakai nelayan, pemerintah membuat aturan tegas melindungi nelayan kecil dan memberi insentif bagi usaha yang menjaga kelestarian laut.
"Selain itu, kita harus mengajari masyarakat mengolah hasil laut dengan lebih baik agar tidak ada ikan yang terbuang sia-sia, sekaligus mengedukasi warga agar tidak lagi bergantung hanya pada beras," kata Muliarta.
Dengan kerja sama erat, diversifikasi pangan berbasis laut, dan aturan yang jelas bisa terwujud, sehingga laut tetap lestari dan seluruh rakyat Indonesia bisa makan dengan cukup, beragam, dan sehat," pungkasnya.ers/E-9