Daftar Lengkap 16 Kepala Daerah Era Prabowo yang Kena OTT KPK Beserta Partai Politiknya

JAKARTA, GENVOICE.ID -Daftar kepala daerah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang terjerat kasus dugaan korupsi kembali bertambah. Penangkapan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang rekor kelam penegakan hukum di tingkat daerah.

Terhitung sejak Agustus 2025 hingga Juli 2026, KPK mencatat sedikitnya 16 kepala daerah yang baru dilantik secara serentak pada 20 Februari 2025 telah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kasus pertama dibuka oleh OTT terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, pada awal Agustus 2025 terkait dugaan commitment fee proyek pembangunan RSUD. Rentetan tindakan tegas penyidik antikorupsi tersebut berlanjut hingga yang terbaru menyasar ruang kerja Bupati Lombok Barat di Kompleks Perkantoran Giri Menang, Kecamatan Gerung, pada Senin (20/7/2026).

Daftar Kronologi 16 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Berikut adalah daftar lengkap 16 kepala daerah di era Presiden Prabowo yang ditangkap oleh KPK dalam kurun waktu satu tahun terakhir:

1. Bupati Kolaka Timur: Abdul Azis (7-8 Agustus 2025)

2. Gubernur Riau: Abdul Wahid (3 November 2025)

3. Bupati Ponorogo: Sugiri Sancoko (7 November 2025)

4. Bupati Lampung Tengah: Ardito Wijaya (9-10 Desember 2025)

5. Bupati Bekasi: Ade Kuswara Kunang (18 Desember 2025)

6. Wali Kota Madiun: Maidi (19 Januari 2026)

7. Bupati Pati: Sudewo (19 Januari 2026)

8. Bupati Pekalongan: Fadia Arafiq (3 Maret 2026)

9. Bupati Rejang Lebong: Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026)

10. Bupati Cilacap: Syamsul Auliya Rachman (13 Maret 2026)

11. Bupati Tulungagung: Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026)

12. Bupati Muara Enim: Edison (8 Juni 2026)

13. Bupati Kuansing: Suhardiman Amby (30 Juni 2026)

14. Bupati Langkat: Syah Afandin (2 Juli 2026)

15. Bupati Sukoharjo: Etik Suryani (9 Juli 2026)

16. Bupati Lombok Barat: Lalu Ahmad Zaini (20 Juli 2026)

Asal Partai Politik Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Ditinjau dari latar belakang politik, para pejabat daerah yang terjaring OTT KPK berasal dari latar belakang partai yang beragam. PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat menjadi penyumbang terbanyak dengan masing-masing tiga kader.

Tabel berikut merangkum sebaran asal partai politik dari 16 kepala daerah tersebut:

OTT Bupati Lombok Barat Tambah Catatan Kelam Pemda

Penangkapan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN NTB periode 2025-2030, menjadi sorotan publik. Penyegelan ruang kerja bupati di pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gerung, mengonfirmasi keberlanjutan operasi senyap KPK di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Hingga saat ini, lembaga antirasuah belum membeberkan secara detail konstruksi perkara maupun jumlah barang bukti terkait kasus yang menjerat Lalu Ahmad Zaini.

Maraknya Operasi Tangkap Tangan yang menyeret 16 kepala daerah dalam kurun waktu kurang dari satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi alarm keras bagi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Sebaran latar belakang partai politik yang merata menunjukkan bahwa pengawasan internal dan komitmen antikorupsi di tingkat daerah maupun internal partai masih menjadi tantangan mendesak yang wajib dibenahi secara menyeluruh.