Resmi: 30 Wakil Menteri Rangkap Komisaris BUMN, Istana Sebut Penugasan Bukan Pelanggaran

JAKARTA, GENVOICE.ID - Sebanyak 30 wakil menteri era Prabowo resmi merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, dan Istana menegaskan langkah ini bukan pelanggaran hukum.

Fenomena rangkap jabatan di lingkungan Kabinet Merah Putih lagi jadi bahan obrolan panas, Gen. Soalnya, sudah 30 wakil menteri tercatat duduk sebagai komisaris di berbagai perusahaan pelat merah alias BUMN.

Angka ini berarti lebih dari separuh dari total 56 posisi wakil menteri yang sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pihak Istana, lewat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, sudah menjelaskan bahwa penempatan para wakil menteri ini merupakan penugasan.

Jadi, kata dia, bukan pelanggaran. Argumennya merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80 Tahun 2019 yang hanya secara eksplisit melarang menteri merangkap jabatan tertentu, sementara untuk wakil menteri tidak diatur larangan serupa.

Kalau ditarik ke belakang, praktik semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Di era Presiden Joko Widodo pun sudah ada contoh: pada 24 Juni 2023, Dante Saksono Harbuwono (Wamen Kesehatan) ditunjuk menjadi komisaris di PT Pertamina Bina Medika IHC.

Lanjut ke periode sekarang, deretan penunjukan kembali bergulir. Dimulai dari nama-nama strategis di sektor energi, telekomunikasi, perbankan, hingga logistik. Teranyar, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christi ikut masuk jajaran komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE) pada Selasa (8/7).

Corporate Secretary PHE, Hermansyah Nasroen, menegaskan bahwa penetapan struktur di subholding sepenuhnya kewenangan pemegang saham.

Nah, biar nggak makin penasaran, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri yang sekarang merangkap posisi komisaris BUMN:

1. Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
3. Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
4. Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
5. Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
6. Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
7. Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)
8. Suahasil Nazara - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
9. Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
10. Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
11. Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
12. Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
13. Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
14. Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
15. Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo)
16. Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana
18. Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)
19. Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
20. Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
21. Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
22. Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
23. Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL)
24. Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR)
25. Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk (ISAT)
26. Veronica Tan - Komisaris PT Citilink Indonesia
27. Taufik Hidayat - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI)
28. Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping
29. Stella Christi - Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE)
30. Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

Deretan nama ini menunjukkan gimana pemerintah mendorong sinergi kebijakan lintas kementerian dengan bisnis strategis BUMN. Tapi tentu saja, warganet masih debat soal efektivitas dan fokus kerja.

Apakah rangkap jabatan justru mempercepat koordinasi, atau malah berisiko bikin tumpang tindih perhatian?

Fenomena 30 wakil menteri rangkap komisaris BUMN ini diprediksi terus jadi sorotan publik. Pemerintah menegaskan bahwa penugasan ini dilakukan untuk memperkuat sinergi kebijakan dan kinerja BUMN, selama tidak melanggar ketentuan hukum.