PM Jepang Shigeru Ishiba Terancam Lengser Usai Koalisi Gagal Kuasai Parlemen
JAKARTA, GENVOICE.ID - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba tengah menghadapi tekanan besar usai partai koalisi yang dipimpinnya gagal mempertahankan mayoritas di majelis tinggi parlemen. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi pemerintahannya yang telah lebih dulu kehilangan kendali atas majelis rendah sejak Oktober lalu.
Dalam pemilu yang hanya memilih setengah dari total 248 kursi di majelis tinggi, Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitranya, Komeito, hanya meraih 47 kursi - tiga kursi di bawah ambang batas untuk mayoritas sederhana. Hasil ini membuka jalan bagi oposisi untuk semakin memperkuat pengaruhnya, sekaligus mempersulit agenda politik Ishiba yang sudah rapuh di internal partai.
Berbicara kepada NHK beberapa jam setelah tempat pemungutan suara ditutup, Ishiba mengakui hasil ini sebagai "realitas pahit" yang harus diterima. Meski begitu, ia menyatakan belum berniat mundur dari jabatannya. Namun, posisi Ishiba kini kian rentan, apalagi Jepang sedang menghadapi tenggat penting untuk menegosiasikan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat demi menghindari tarif ekspor tambahan dari pemerintahan Trump.
Saat ini, Jepang menghadapi beban tarif 10% atas berbagai produk, dan tarif 25% khusus untuk sektor otomotif - industri yang menyerap sekitar 8% tenaga kerja nasional. Data ekspor terbaru menunjukkan penurunan tajam pengiriman mobil ke AS, menimbulkan kekhawatiran akan risiko resesi teknis jika tidak ada solusi cepat.
Di sisi lain, pemilu ini menjadi panggung kejutan bagi Sanseito, partai populis sayap kanan yang berhasil merebut 14 kursi, naik drastis dari hanya satu kursi sebelumnya. Mengusung kampanye "Jepang untuk Orang Jepang" dan retorika anti-imigran, partai ini menyasar kelompok masyarakat yang kecewa terhadap elit politik lama. Kemunculan mereka digadang-gadang sebagai cerminan gejolak politik baru di Jepang, sejalan dengan tren global naiknya partai ekstrem kanan.
Jika Ishiba akhirnya lengser, belum ada figur kuat yang dipastikan akan menggantikannya. Dengan ini, Jepang bisa saja kembali memasuki siklus pergantian perdana menteri yang cepat, sebagaimana terjadi selama dua dekade terakhir.