Gak Usah Lagi Impor Beras Jika  Bulog Mampu Serap 2 Juta Ton Beras Petani

JAKARTA - Pemerintah tak perlu lagi impor beras jika Bulog sudah mampu menyerap 1-2 juta ton beras petani sampai dengan April 2025, kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Kamis (20/3).

Usai meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak, di Semarang, Menko menyebut Bulog baru menyerap 450 ribu ton beras petani. "Hari ini sudah tanggal 20. Sepuluh hari lagi Maret selesai. Kalau Maret ini tidak dapat 700-800.000 (ton), awas hati-hati. Maret ini wajib dapat 750-800.000 (ton) baru April nanti bisa ngejar," kata Menko.

Menko mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan harga Gabah Kering Panen (GKP) yang harus diterima oleh Perum Bulog yaitu 6.500 rupiah per kilogram, untuk mendukung petani dan menjaga keseimbangan pasar beras di dalam negeri.

"Kalau ada yang membeli di bawah 6.500 rupiah bisa dipenalti. Nah, jadi rata-rata sudah 6.500 rupiah sehingga kami harapkan petani-petani kita bisa lebih makmur, lebih sejahtera," katanya.

Begitu juga komoditas jagung, kata dia, sebab komoditas tersebut penting karena keterkaitannya dengan komoditas-komoditas lainnya.

"Jagung itu penting. Ada terkait kalau jagungnya impor, maka nanti harga ayam, harga telur mahal. Karena bahan makan, pakan itu sebagian besar dari jagung," katanya.

Dia bersyukur proyeksi produksi jagung pada tahun ini bisa mencapai 16 juta ton, sedangkan kebutuhan domestik yang harus dipenuhi sekitar 11 juta ton. "Oleh karena itu, kami juga berusaha keras agar jagung di masyarakat juga bisa dibeli dengan harga 5.500 rupiah per kg," katanya.

Keuntungan Berlipat-Lipat

Menanggapi hal itu, peneliti ekonomi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, dirinya sulit mengerti hitungan Menko Pangan Zulkifli Hasan terkait serapan Bulog hingga 2 juta ton. Batas aman cadangan beras pemerintah saja hanya 1.2 juta ton. Ketika dinaikkan hingga 2 juta ton, yang terjadi adalah pemenuhan dari impor.

"Kadang batas-batas seperti ini jadi permainan Pemerintah untuk melakukan impor beras dengan alasan pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ketika impor pun dilebihkan hingga dua juta ton impor beras sehingga keuntungan yang diperoleh rent seeker ini berlipat-lipat,"ungkap Huda.

Pemenuhan stok juga harus diimbangi dengan manajemen stok yang baik. Beras dikeluarkan ketika terjadi gejolak harga di pasaran dengan tujuan menstabilkan harga beras di tingkat konsumen.

"Jangan seperti kejadian 2023 yang dikeluarkan untuk kepentingan pemilu yang pada akhirnya membuat stok beras Bulog menipis. Harga meningkat tajam,"tegas Huda.