UMP Jakarta 2027 Melejit 7,1 Persen! Pramono Tetapkan Gaji Minimum Rp 6,1 Juta

Genvoice.id | 20 Nov 2026

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kabar baik bagi para pekerja di Ibu Kota, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 resmi mengalami kenaikan menjadi Rp 6.136.941. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan besaran upah tersebut setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Angka UMP Jakarta 2027 tersebut meningkat sebesar Rp 407.065 atau setara 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, UMP DKI Jakarta pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876.

Penetapan ini menjadi perhatian para pekerja karena kenaikannya lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan UMP pada 2026 yang mencapai 6,1 persen. Keputusan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan buruh sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas dunia usaha di Jakarta.

Pramono mengumumkan keputusan tersebut di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/11/2026). Ia juga memastikan telah menandatangani keputusan gubernur yang menjadi dasar penetapan upah minimum tahun mendatang.

Pramono Anung Resmi Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penetapan UMP 2027 telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026. Melalui keputusan tersebut, pemerintah provinsi secara resmi menetapkan upah minimum yang berlaku di wilayah Jakarta pada 2027.

Pramono menjelaskan bahwa besaran UMP yang telah ditetapkan mencapai Rp 6.136.941. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah menyelesaikan pembahasan bersama unsur-unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Dengan adanya keputusan tersebut, pekerja di Jakarta akan menghadapi ketentuan upah minimum baru mulai 2027. Kenaikan ini menjadi bagian dari kebijakan pengupahan pemerintah daerah dalam memperhatikan kebutuhan pekerja dan kondisi perekonomian.

UMP Jakarta Naik 7,1 Persen, Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan UMP 2026, terdapat peningkatan nominal sebesar Rp 407.065 pada penetapan tahun ini. Persentase kenaikannya mencapai 7,1 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP Jakarta pada periode sebelumnya yang berada di angka 6,1 persen.

Pada 2026, upah minimum Jakarta berada di angka Rp 5.729.876. Setelah mengalami kenaikan, nominal tersebut kini menjadi Rp 6.136.941 untuk tahun 2027.

Pramono menyebut kebijakan kenaikan upah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengupahan yang adil. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja perlu berjalan beriringan dengan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan usahanya.

"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.

Kenaikan UMP tersebut menjadi salah satu keputusan penting bagi hubungan antara pekerja dan perusahaan di Jakarta. Pemerintah daerah berupaya memastikan kebijakan pengupahan tidak hanya memberikan manfaat bagi buruh, tetapi juga tetap mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

Pembahasan UMP Jakarta 2027 Rampung dalam Tiga Hari

Proses penetapan UMP Jakarta 2027 ternyata berlangsung relatif singkat. Pramono mengungkapkan bahwa pembahasan bersama pihak-pihak terkait dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari.

Padahal, batas akhir penetapan UMP sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026). Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama perwakilan buruh dan pengusaha berhasil merampungkan proses pembahasan satu hari lebih awal.

Pramono mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Menurutnya, penyelesaian pembahasan sebelum batas waktu menunjukkan adanya komunikasi dan kesepahaman antara unsur pemerintah, pekerja, serta pengusaha.

"Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu," tuturnya.

Pembahasan tersebut menggunakan mekanisme tripartit yang melibatkan tiga unsur utama. Ketiganya terdiri dari pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha yang bersama-sama membahas kebijakan pengupahan.

Pemprov DKI Berupaya Seimbangkan Kepentingan Buruh dan Pengusaha

Dalam proses penetapan UMP, pemerintah daerah menghadapi kepentingan yang perlu diperhatikan dari kedua sisi, yakni pekerja dan pelaku usaha. Buruh mengharapkan kenaikan upah dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup, sementara pengusaha juga perlu menjaga kemampuan perusahaan agar tetap beroperasi.

Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha menjadi penghubung untuk menyelaraskan perbedaan pandangan tersebut. Dengan demikian, keputusan mengenai upah minimum dapat dihasilkan melalui pembahasan yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.

Ia menilai peningkatan kesejahteraan pekerja tidak boleh mengabaikan kondisi dunia usaha. Keberlangsungan perusahaan juga menjadi hal penting agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja di Jakarta tetap terjaga.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," ujarnya.

Penetapan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 pun menjadi hasil pembahasan antara pemerintah, buruh, dan pengusaha melalui mekanisme tripartit. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan upaya Pemprov DKI dalam mempertemukan kepentingan pekerja dengan keberlangsungan dunia usaha di Ibu Kota.