ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD DPR, Pembahasan UU Perampasan Aset Dipersoalkan

Genvoice.id | 20 Nov 2026

JAKARTA, GENVOICE.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) resmi mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pengaduan tersebut dilayangkan karena keduanya diduga melakukan pelanggaran etik dalam proses legislasi, khususnya terkait tidak disebarluaskannya naskah rancangan undang-undang kepada masyarakat.

Langkah ICW ini menjadi sorotan karena dilakukan bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026). ICW menilai masyarakat seharusnya memperoleh akses terhadap dokumen rancangan undang-undang agar dapat mengetahui sekaligus mencermati substansi aturan yang sedang dibahas oleh para wakil rakyat.

ICW Persoalkan Transparansi Pembahasan UU Perampasan Aset

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menjelaskan bahwa pengaduan kepada MKD DPR merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, persoalan utama yang dipermasalahkan adalah tidak adanya penyebarluasan naskah rancangan undang-undang selama proses pembahasan berlangsung.

Ibrahim menyampaikan bahwa ICW bersama koalisi telah mendatangi kompleks parlemen untuk menyerahkan laporan tersebut kepada MKD DPR. Mereka meminta lembaga etik DPR menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tanggung jawab pimpinan DPR dan pimpinan komisi dalam proses pembentukan undang-undang.

"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset," kata Ibrahim di depan kompleks parlemen, Jakarta.

ICW menganggap keterbukaan dokumen merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui isi dan perkembangan rancangan aturan yang nantinya akan menjadi landasan hukum dalam kehidupan bernegara.

Menurut Ibrahim, hingga RUU Perampasan Aset disahkan dalam rapat paripurna, pihaknya belum memperoleh akses terhadap draf naskah yang menjadi bahan pembahasan DPR. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam proses legislasi yang mengharuskan penyebarluasan rancangan undang-undang.

Somasi ICW Disebut Belum Mendapatkan Tanggapan DPR

Selain mengadukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD, ICW juga menyinggung somasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPR. Ibrahim mengatakan somasi tersebut belum mendapatkan respons hingga pengaduan resmi diajukan kepada lembaga kehormatan DPR.

Ia menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan ICW memiliki tenggat pada 16 November 2026. Namun, hingga proses pengaduan berlangsung, pihaknya mengaku belum menerima tanggapan dari DPR terkait keberatan yang telah disampaikan sebelumnya.

"Laporan kami kepada MKD sudah diterima tadi dan kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada tanggal 16 November," katanya.

Persoalan lain yang turut disoroti ICW adalah minimnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil tersebut dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Ibrahim menyebut pihaknya tidak pernah mendapatkan undangan untuk terlibat dalam proses perumusan rancangan aturan tersebut.

"Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini," katanya.

Bagi ICW, keterlibatan masyarakat sipil dan akses terhadap dokumen pembahasan merupakan dua hal yang penting dalam mewujudkan proses legislasi yang transparan. Karena itu, pengaduan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian MKD untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan.

Hingga berita ini ditulis, MKD DPR belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan yang disampaikan ICW. Pihak CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin, tetapi belum memperoleh respons dari keduanya.

Habiburokhman Klaim DPR Gelar 87 Kali Audiensi

Di tengah laporan ICW, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan penjelasan berbeda mengenai proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menyatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang tersebut telah dimulai sejak September 2025 dan melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian forum audiensi.

Habiburokhman menyebut Komisi III DPR telah menyelenggarakan sebanyak 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama proses pembahasan berlangsung. Menurutnya, jumlah pertemuan tersebut menunjukkan bahwa DPR telah memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan dan masukan.

"Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya," kata Habiburokhman usai pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjelaskan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung melalui sejumlah pertemuan dengan berbagai pihak. Namun, klaim mengenai banyaknya audiensi tersebut tidak menghapus persoalan yang diajukan ICW terkait akses terhadap naskah rancangan undang-undang.

Puan Maharani Sebut Pembahasan Sudah Melibatkan Partisipasi Publik

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga memberikan penjelasan mengenai proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Dalam pidatonya di rapat paripurna, Puan menyampaikan bahwa pembahasan rancangan undang-undang tersebut telah melalui proses partisipasi publik.

Puan turut memastikan bahwa proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset telah berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga menegaskan bahwa pembahasan rancangan aturan tersebut dapat diakses oleh masyarakat sehingga publik memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan proses legislasi.

"Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat," katanya.

Pernyataan Puan tersebut menjadi salah satu penjelasan dari pihak DPR di tengah kritik yang disampaikan ICW mengenai keterbukaan pembahasan RUU Perampasan Aset. Di sisi lain, ICW tetap meminta MKD DPR menindaklanjuti pengaduan terhadap Puan Maharani dan Habiburokhman berdasarkan dugaan pelanggaran etik yang mereka laporkan.

Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang, perhatian kini juga tertuju pada tindak lanjut laporan ICW di MKD DPR. Sampai laporan ini disusun, belum ada keterangan resmi dari MKD mengenai langkah yang akan diambil terhadap pengaduan tersebut.