Komisi Reformasi Tampung Wacana Polri Jadi Bagian Kementerian

JAKARTA, Genvoice.id - Komisi Percepatan Reformasi Polri menampung usulan agar Polri dijadikan bagian dari Kementerian Keamanan. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, dalam audiensi di Gedung STIK-PTIK, Jakarta, Rabu, (19/11).

Menurut Jimly, ide pembentukan kementerian baru ini muncul karena Polri saat ini masih beroperasi secara independen tanpa afiliasi ke kementerian manapun. Sementara di tubuh militer, TNI sejak lama berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan untuk urusan anggaran dan rekrutmen.

"Polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada, maka muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan," ujar Jimly.

Komisi Reformasi juga mempertimbangkan penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Usulan yang muncul adalah agar Kompolnas mampu menjalankan fungsi pengawasan secara setara dengan kementerian, termasuk dalam proses rekrutmen Polri.

Selain itu, Jimly juga menegaskan bahwa semua masukan publik, dari aktivis, akademisi, hingga purnawirawan TNI, saat ini masih dalam tahap pemetaan. Komisi belum membuat keputusan final, dan semua ide itu dianggap sebagai alternatif untuk mereformasi struktur kelembagaan Polri.

Di sisi lain, wacana ini menghadapi kritik dari sebagian kalangan. Anggota Komisi III DPR pernah menyatakan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian bisa mengkhianati semangat reformasi karena Polri kehilangan independensi operasional.

Sebelumnya, Komjen Chryshnanda Dwilaksana telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, dan menyatakan reformasi akan menyentuh aspek struktural dan nilai-nilai internal Polri, bukan sekadar perubahan organisasi.

Jimly menegaskan bahwa komisi kini masih berada di tahap mendengarkan dan menghimpun aspirasi masyarakat. Dari hasil audiensi publik, akan dirumuskan rekomendasi reformasi yang akan diajukan kepada Presiden dan Polri di masa mendatang.