Ribuan Ojol Kepung Jakarta! Aksi 205 Tuntut Presiden dan DPR Tegas ke Perusahaan Aplikasi

JAKARTA, GENVOICE.ID - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai penjuru Ibu Kota hari ini turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk "Aksi 205" yang digelar serentak di sejumlah daerah pada Selasa, 20 Mei 2025.

Dilansir dari Antara, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan bahwa massa aksi mulai bergerak sejak pukul 12.30 WIB dari Markas Garda Indonesia di Jalan Kodam Raya Nomor 6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Iring-iringan pengemudi ojol bersama mobil komando kemudian konvoi menuju titik aksi pertama di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan diperkirakan tiba pada pukul 13.00 WIB.

"Aksi 205 akan start konvoi mobil komando dan ojol dari Markas Garda jam 12.30 WIB menuju Patung Kuda. Estimasi tiba lokasi jam 13.00 WIB," ujar Igun.

Demonstrasi hari ini disebut menjadi puncak kekecewaan pengemudi ojol atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada mereka. Sejumlah tuntutan utama yang dibawa massa aksi meliputi:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan diminta menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yakni Permenhub PM No.12/2019 dan Kepmenhub KP No.1001/2022.

2. DPR RI Komisi V diminta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan perusahaan aplikator.

3. Menuntut pemotongan biaya aplikasi diturunkan menjadi maksimal 10 persen.

4. Mendesak adanya revisi tarif penumpang, termasuk penghapusan fitur-fitur yang dianggap merugikan mitra seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas.

5. Penetapan tarif layanan makanan dan barang, yang harus disusun bersama asosiasi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, memastikan seluruh personel kepolisian yang diterjunkan untuk pengamanan aksi akan mengedepankan pendekatan humanis dan tidak represif.

"Petugas tidak dibekali senjata api karena tugas utama kami adalah menjaga keamanan dan melayani masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi," tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat umum untuk menghindari kawasan Monas dan DPR RI demi mengurangi potensi kemacetan akibat konsentrasi massa. Polisi siap melakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional.

"Situasi lalu lintas akan bersifat dinamis menyesuaikan kondisi di lapangan. Jika diperlukan, pengalihan arus akan kami lakukan," imbuh Susatyo.