UU Perampasan Aset Berlaku, Ini Daftar Kejahatan yang Hartanya Bisa Disita Negara
JAKARTA, GENVOICE.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana, tidak hanya terbatas pada kasus korupsi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, cakupan tindak pidana dalam undang-undang tersebut juga menyasar kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Beberapa di antaranya berkaitan dengan penipuan investasi, kejahatan berbasis teknologi informasi, hingga aktivitas perjudian online.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu langkah dalam memperkuat upaya pemberantasan kejahatan melalui pemulihan aset. Dengan aturan ini, kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu dapat menjadi objek perampasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Dasco menyampaikan penjelasan tersebut di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). Ia menegaskan bahwa aturan baru tersebut tidak hanya menyentuh pelaku korupsi, tetapi juga pelaku kejahatan lain yang merugikan masyarakat luas.
"Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," jelas Dasco.
"Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset," lanjut dia.
Daftar Tindak Pidana yang Masuk UU Perampasan Aset
Ketentuan mengenai jenis kejahatan yang dapat dikenakan perampasan aset tercantum dalam Pasal 4 UU Perampasan Aset. Aturan tersebut membagi tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset ke dalam beberapa kategori.
Pada ayat pertama, disebutkan bahwa perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan ini menempatkan korupsi sebagai salah satu tindak pidana utama yang menjadi sasaran regulasi tersebut.
Sementara itu, ayat ketiga Pasal 4 mengatur sejumlah tindak pidana lain yang juga dapat dikenakan mekanisme perampasan aset. Berikut daftar kejahatan yang tercantum dalam ketentuan tersebut:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika. Kejahatan yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika dan psikotropika masuk dalam cakupan aturan perampasan aset.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Aset yang berkaitan dengan aktivitas terorisme maupun pendanaan kegiatan tersebut juga termasuk dalam objek yang dapat dirampas berdasarkan ketentuan undang-undang.
- Tindak pidana penyelundupan manusia. Kejahatan yang melibatkan praktik penyelundupan manusia turut masuk dalam daftar tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Aktivitas ilegal yang berkaitan dengan penyelundupan barang-barang tersebut juga menjadi bagian dari cakupan regulasi.
- Tindak pidana perdagangan orang. Kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan manusia termasuk dalam kategori yang dapat ditindak melalui mekanisme perampasan aset.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi. Kategori ini mencakup penipuan maupun penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat secara luas.
Selain enam kategori tersebut, tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam ayat pertama Pasal 4. Dengan demikian, terdapat tujuh kelompok tindak pidana yang disebut dalam ketentuan Pasal 4 jika korupsi dihitung sebagai kategori tersendiri.
Penipuan Kripto hingga Bandar Judi Online Jadi Perhatian
Dalam penjelasannya, Dasco turut menyinggung sejumlah contoh kejahatan yang dinilai merugikan masyarakat dan dapat menjadi perhatian dalam penerapan UU Perampasan Aset. Di antaranya penipuan berkedok investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan yang berkaitan dengan perjalanan umrah.
Aktivitas perjudian online juga menjadi salah satu contoh yang disoroti oleh Wakil Ketua DPR tersebut. Menurut Dasco, aset milik bandar judi online dapat menjadi sasaran perampasan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang baru tersebut.
Penjelasan itu menunjukkan bahwa pemberantasan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penindakan terhadap pelaku. Negara juga memiliki instrumen hukum untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan.
Meski demikian, tidak semua aset seseorang dapat langsung dirampas hanya karena terdapat dugaan keterlibatan dalam suatu kejahatan. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan mekanisme perampasan aset sebagaimana diatur dalam undang-undang.
UU Perampasan Aset Tidak Langsung Berlaku Setelah Disahkan
Meski telah mendapatkan persetujuan DPR dalam rapat paripurna, UU Perampasan Aset tidak langsung diterapkan pada hari pengesahan. Regulasi tersebut baru mulai berlaku 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset.
Artinya, masih terdapat tahapan yang harus diselesaikan sebelum ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat dijalankan. Pembentukan kedua badan tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemberlakuannya.
Selain itu, UU Perampasan Aset juga tidak berlaku surut. Ketentuan tersebut berarti mekanisme perampasan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah regulasi resmi diberlakukan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, penerapan UU Perampasan Aset memiliki batas waktu yang jelas terkait tindak pidana yang dapat dijangkau. Publik pun masih perlu menunggu proses pengundangan, pembentukan lembaga terkait, serta dimulainya pemberlakuan aturan tersebut.