Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Tak Otomatis Kurangi Kemiskinan, Pengamat Dorong Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mampu mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai kualitas pertumbuhan menjadi faktor penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Menurut Hardjuno, kondisi Indonesia saat ini memiliki kemiripan dengan persoalan yang sedang dihadapi Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa periode tidak otomatis membuat seluruh masyarakat terbebas dari kemiskinan apabila hasil pertumbuhan tersebut tidak tersebar secara merata.

Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook Bank Dunia yang dikutip dalam artikel, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 171,8 juta jiwa atau 60,3 persen dari total populasi. Angka tersebut menggunakan standar garis kemiskinan Purchasing Power Parity (PPP) sebesar 6,85 dolar AS per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah atas.

Pertumbuhan Berkualitas Jadi Kunci

Hardjuno menilai persoalan tersebut dapat menjadi hambatan bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan produktivitas dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

"Pertumbuhan yang tidak berkualitas, tidak akan bisa mengurangi jurang kaya dan miskin. Maka itu kita harus kembali ke ekonomi kerakyatan," kata Hardjuno.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada konsumsi, terlebih jika konsumsi tersebut didominasi barang impor, tidak cukup kuat untuk menjadi motor pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan dengan pola seperti itu dinilai tidak memberikan dampak produktif yang cukup besar terhadap masyarakat dan sektor ekonomi domestik.

Ekonomi Kerakyatan Perlu Diperkuat

Hardjuno kemudian menyoroti konsep ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pendekatan yang perlu kembali ditempatkan dalam arah pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, investasi, atau proyek berskala besar, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk menghasilkan dan mengembangkan perekonomian secara mandiri.

Ia juga menyinggung keberadaan koperasi desa yang saat ini menjadi salah satu program pemerintah. Menurut Hardjuno, koperasi desa seharusnya tidak sekadar diarahkan untuk menjual barang dengan harga murah kepada masyarakat.

"Koperasi desa jangan disuruh menjual barang murah," ujar Hardjuno.

Menurutnya, koperasi desa semestinya memiliki fungsi yang lebih strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Koperasi dapat diarahkan untuk membantu pengembangan produksi pangan maupun industri sehingga masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi produktif.

Pembangunan Jangan Hanya Diukur dari Pertumbuhan

Hardjuno menegaskan pemerintah perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap arah pembangunan nasional. Evaluasi tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan kembali menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu orientasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap arah pembangunan nasional dengan kembali menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai orientasi utama," paparnya.

Menurut Hardjuno, pembangunan tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang tercatat setiap tahun. Besarnya investasi dan proyek yang dibangun juga tidak cukup menjadi ukuran apabila hasil akhirnya belum mampu memperkuat kesejahteraan serta kemandirian masyarakat.

Konsumsi dan Impor Jadi Perhatian

Hardjuno juga menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang banyak ditopang oleh konsumsi. Apabila konsumsi tersebut masih bergantung pada barang impor, pertumbuhan yang tercipta dinilai belum cukup memberikan efek berganda terhadap produksi dalam negeri.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena pertumbuhan ekonomi seharusnya mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan sumber pendapatan yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan ekonomi bawah.

Hardjuno berpandangan bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada masyarakat perlu diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong produksi dan kemandirian. Pendekatan tersebut dinilai lebih relevan untuk memperkecil kesenjangan dibandingkan hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Pada akhirnya, persoalan kesenjangan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengejar pertumbuhan tinggi. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas, produktif, berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat, serta mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.