Video Deepfake Soal Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara Dibantah Kemenkeu
JAKARTA, GENVOICE.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluruskan isu yang beredar di media sosial mengenai potongan video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam video tersebut, seolah-olah Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara. Pihak Kemenkeu menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan hoaks.
"Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, dikutip dariANTARA News, Selasa (19/8).
Menurut Deni, potongan video yang beredar adalah hasil manipulasi digital dengan teknik deepfake sekaligus pemotongan pidato yang tidak utuh. Padahal, pernyataan Sri Mulyani yang sebenarnya disampaikan saat Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.
Dalam forum tersebut, Sri Mulyani tengah membahas belanja negara untuk sektor pendidikan, termasuk gaji dan tunjangan kinerja bagi guru serta dosen. Ia menyinggung tantangan besar pembiayaan pendidikan, di mana negara masih menjadi penanggung utama. "Apakah semuanya harus dibiayai keuangan negara, atau ada partisipasi dari masyarakat?" ucapnya saat itu.
Deni berharap masyarakat lebih cermat dalam menyikapi informasi dari media sosial agar tidak mudah terpengaruh kabar bohong. "Marilah kita bijak dalam bermedia sosial," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah terus menegaskan komitmennya pada sektor pendidikan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi dana pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Anggaran jumbo ini akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, hingga menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp178,7 triliun disiapkan khusus untuk mendukung kesejahteraan guru dan dosen, termasuk gaji, tunjangan profesi, serta peningkatan kompetensi. Prabowo menekankan agar anggaran pendidikan digunakan tepat sasaran karena hal itu menjadi kunci dalam mengurangi angka kemiskinan.
"Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik," kata Prabowo.
Dengan demikian, polemik video manipulatif yang menyebut guru sebagai beban negara dipastikan tidak benar. Justru, baik Kemenkeu maupun pemerintah menegaskan bahwa guru dan dosen menjadi bagian vital dalam pembangunan SDM Indonesia.