Bukan Lagi Pilihan, Swasembada Pangan Sudah Jadi Keharusan
JAKARTA- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan swasembada pangan bukan lagi pilihan tapi suatu keharusan. "Ini membutuhkan semangat kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pencapaian swasembada pangan nasional yang dimulai dari komoditas beras," katanya, Rabu (18/6).
Mengutip Presiden Prabowo Subianto, Arief menegaskan bahwa kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional. "Indonesia menunjukkan tren positif swasembada pangan. Hal ini ditunjukkan pada produksi dan stok beras yang baik," ujarnya.
Merujuk data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Juli 2025 diperkirakan terjadi surplus produksi beras sebanyak 2,8 juta ton. Perum Bulog sendiri telah menyerap sekitar 2,5 juta ton setara beras dari dalam negeri sepanjang Januari hingga pertengahan Juni, ditambah dengan transfer stok dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,7 hingga 1,8 juta ton. "Ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi yang sangat aman," kata Arief.
Namun demikian, dia mengingatkan tantangan masih menanti di semester kedua tahun ini, yang mana ketersediaan air harus dipastikan sebagai elemen krusial dalam proses produksi.
Arief menyebut kunci sukses ada di semester dua dengan prioritas pembangunan irigasi dan kesiapan lahan, air, benih, pupuk, serta alsintan demi mendukung langkah bersama menuju swasembada pangan nasional.
Menurut Arief, aspek pascapanen juga tidak kalah pentingnya, mulai dari pengolahan, seperti kebutuhan modernisasi Rice Milling Unit (RMU) untuk komoditas padi, modernisasi penyimpanan dan pemeliharaan stok di gudang, penguatan rantai distribusi, hingga pembiayaan dengan bunga murah melalui skema kredit usaha rakyat (KUR).
Seluruh rantai pasok tersebut akan diperkuat melalui implementasi kebijakan strategis nasional, salah satunya melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Koperasi Desa Merah Putih, yang melibatkan 19 kementerian/lembaga dan menargetkan penguatan 80 ribu koperasi desa sebagai penggerak ekonomi pangan lokal.
Dengan semangat eksekusi di lapangan, Arief menegaskan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, tidak hanya beras, tetapi juga komoditas strategis lainnya.
Alasan Keuangan
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Dwijono Hadi Darwanto, mengingatkan bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama beras, dibutuhkan konsistensi kebijakan dan sinergi lintas sektor, bukan hanya semangat sesaat atau respons jangka pendek terhadap kondisi lapangan.
"Kalau tahun ini gabah diserap semua dengan harga tinggi lalu tahun depan tidak ada penyerapan karena alasan keuangan, itu akan memukul kepercayaan petani. Swasembada itu tidak bisa dicapai dengan kebijakan yang inkonsisten. Kalau kita ingin swasembada, maka jangan hanya bicara panen dan serap. Kita harus bicara soal infrastruktur, riset benih, subsidi pupuk, dan harga pembelian pemerintah yang konsisten," kata Dwijono.