AS Buka 10.000 Halaman Dokumen Terkait Pembunuhan Robert F. Kennedy
JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah Amerika Serikat merilis sekitar 10.000 halaman dokumen terkait pembunuhan Robert F. Kennedy pada tahun 1968. Rilis ini mencakup catatan tulisan tangan pelaku Sirhan Sirhan, yang menunjukkan niat dan obsesi kuat untuk membunuh senator sekaligus kandidat presiden dari Partai Demokrat tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan transparansi yang diambil oleh Presiden Donald Trump dalam masa jabatan keduanya. Sebelumnya, dokumen pembunuhan Presiden John F. Kennedy, kakak dari RFK, juga dibuka ke publik pada bulan lalu.
Robert F. Kennedy tewas tertembak di Hotel Ambassador, Los Angeles, pada 5 Juni 1968, beberapa saat setelah menyampaikan pidato kemenangan dalam pemilihan pendahuluan California. Sirhan Sirhan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan menjalani hukuman seumur hidup.
Salah satu temuan dalam dokumen adalah tulisan tangan Sirhan yang berbunyi "RFK harus disingkirkan seperti kakaknya," yang ditulis pada amplop kosong dari kantor pajak Los Angeles. Ia juga menulis berbagai variasi kalimat seperti "RFK harus mati" dalam buku catatannya, dan menyebut niat itu sebagai "obsesi yang tak tergoyahkan".
Dokumen juga mengungkap pernyataan Sirhan yang mendukung penggulingan presiden saat itu dan menunjukkan simpati terhadap Rusia dan Tiongkok. Selain itu, wawancara dengan orang-orang di sekitar Sirhan menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang kompleks, dianggap ramah oleh sebagian, namun juga mudah terpengaruh dan keras dalam pandangan politik.
FBI juga mencatat adanya rumor pembunuhan yang sudah beredar sebelum kejadian, termasuk laporan dari turis yang mendengar kabar RFK akan ditembak saat berada di luar negeri.
Semua dokumen ini kini dapat diakses publik melalui situs Arsip Nasional AS. Beberapa di antaranya sebelumnya belum pernah didigitalisasi dan disimpan puluhan tahun di fasilitas federal.
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk merilis dokumen terkait pembunuhan RFK dan tokoh hak sipil Martin Luther King Jr. sebagai bagian dari janji transparansi. Namun langkah ini juga memunculkan pertanyaan publik atas peran badan intelijen seperti CIA dan FBI dalam penyelidikan besar era Perang Dingin.
Robert F. Kennedy Jr., putra mendiang senator yang kini menjabat sebagai Menteri Kesehatan di kabinet Trump, menyambut baik rilis ini. Ia menyebutnya sebagai "langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah."
Sementara itu, upaya hukum untuk membebaskan Sirhan terus berlangsung. Meskipun dewan pembebasan bersyarat menyatakan ia layak dibebaskan pada 2021, keputusan itu ditolak oleh Gubernur California. Panel baru pada 2023 juga menilai Sirhan belum sepenuhnya memahami alasan di balik tindakannya.