Pejabat Hasil Reshuffle Harus Bisa Pulihkan Kepercayaan Publik

JAKARTA- Direktur Mubyarto Institute, Awan Santosa mengingatkan agar pejabat yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet, Rabu (17/8), harus bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap masa depan negara.

"Stabilitas ekonomi dan politik akan tercipta ketika rakyat memiliki harapan baru terhadap para pejabat yang bersih, amanah, dan berintegritas tersebut," tegas Awan, Rabu (17/9).

Sementara pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam menunjukkan kalau Presiden ingin memperkuat stabilitas politik, ekonomi dan keamanan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik dan dinamika sosial dalam lima tahun ke depan.

Dihubungi terpisah, mahasiswa Doktoral Ilmu Sosial Universitas Airlangga, Surabaya, Frederik Masri Gasa mengatakan, ada sesuatu yang tidak biasa ketika Presiden melakukan perubahan menteri dua kali dalam satu bulan.

"Terlepas dari hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, reshuffle (perombakan) terbatas anggota kabinet Merah-Putih sebanyak dua kali dalam dua minggu terakhir dinilai sebagai adanya suatu kondisi yang tidak wajar," katanya.

Reshuffle pertama pada 8 September dan reshuffle kedua pada 17 September 2025 bukan hanya soal mengganti nama-nama di kabinet melainkan memberi pesan kalau pemerintah mendengarkan desakan publik setelah gelombang demonstrasi Agustus.

"Ini bukan hanya urusan kursi kosong dan nama baru, tetapi soal memulihkan kepercayaan yang mulai terkikis," kata Frederik.

Dalam reshuffle gelombang pertama, posisi strategis seperti Menko Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi, dan Kemenpora berganti pejabat.

Dalam reshuffle kedua, selain dilakukan pengisian pos yang kosong, juga terjadi perombakan di pos-pos yang berkaitan dengan bidang komunikasi.

"Pergeseran ini membawa makna lebih dari sekadar manuver politik, tetapi sebagai upaya penyusunan ulang prioritas, keamanan, ekonomi, dan suara generasi muda," tegasnya.

Frederik mengingatkan bahwa Pemerintah tidak boleh lupa bahwa demonstrasi Agustus lalu adalah alarm sosial. Suara rakyat yang marah atas ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan persepsi bahwa pusat keputusan jauh dari realitas rakyat, memasang tuntutan keras.

Reshuffle ganda muncul sebagai respons simbolik terhadap tuntutan tersebut. Tetapi simbol saja, seperti mengganti menteri, adalah langkah awal, bukan akhir. "Apa yang dibutuhkan rakyat adalah arah kebijakan baru yang terasa nyata di lapangan,"ungkapnya.

Dia mencontohkan penggantian Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menimbulkan pertanyaan mendalam publik. "Mereka bertanya, apakah arah kebijakan fiskal akan berubah? Apakah tarif, subsidi, utang, dan kebijakan pajak akan lebih adil, atau justru berubah menjadi alat kompromi politik? Kepercayaan investor bisa tumbuh jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tegas dan konsisten," kata Frederik.

Jika tidak, ketidakpastian bisa melonjak, merusak iklim usaha dan menambah beban rakyat kecil.

Begitu pun dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga memang perlu figur yang bisa membangkitkan sumber energi sosial, karena generasi muda tidak hanya menuntut, tetapi juga bergerak dan mendobrak.

"Apabila figur baru ini mampu memperluas ruang partisipasi, memberi peluang nyata, bukan hanya janji, maka reshuffle akan mampu mengubah arah. Tetapi bila ruang itu tetap sempit, hanya berubah nama kementerian saja, maka energi protes bisa kembali berkumpul," katanya.

Reshuffle ganda jelasnya adalah langkah komunikasi politik paling keras yang diambil pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Memperkuat Kinerja

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID) Jakarta, Nazar el Mahfudzi mengatakan perombakan menteri itu harus dipahami sebagai upaya memperkuat kinerja pemerintahan dalam menjawab tantangan ke depan.

Menurut Nazar, hak prerogatif presiden memberi keleluasaan untuk menempatkan sosok yang dianggap paling tepat dalam mendukung agenda pembangunan. "Reshuffle ini bukan sekadar rotasi politik, tapi langkah agar beban presiden menjadi lebih ringan, sehingga fokus kebijakan dapat segera dirasakan masyarakat," kata Nazar.

Publik jelasnya tentu menunggu hasil dari perombakan itu dengan harapan agar kebutuhan dasar rakyat seperti stabilitas harga, lapangan kerja, serta peningkatan pelayanan publik bisa segera diwujudkan melalui kabinet baru.

"Reshuffle harus mempercepat kinerja. Kalau para menteri yang baru bisa langsung bekerja sejak hari pertama, maka agenda prioritas pemerintah akan lebih mudah tercapai," kata Nazar.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan, di mana menteri yang baru harus segera menyesuaikan diri dengan visi Presiden agar tidak terjadi tumpang tindih program yang berpotensi menghambat pembangunan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan global mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga dampak perang dagang harus diantisipasi dengan kabinet yang solid. "Konsolidasi di dalam kabinet menjadi kunci, agar pemerintah bisa lebih tangguh dalam menghadapi situasi yang berubah cepat," jelasnya.