Hasan Nasbi Kena Reshuffle: Dulu Ditolak Mundur, Kini Diganti
JAKARTA, Genvoice.id - Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) dalam reshuffle kabinet yang berlangsung Rabu kemarin. Pergantian ini menjadi puncak dari serangkaian dinamika yang melibatkan Hasan Nasbi, termasuk pengunduran diri yang sempat diajukan dan ditolak istana beberapa bulan lalu.
Proses Mundur hingga Penolakan
Hasan Nasbi pertama kali mengumumkan niat mundur pada 29 April 2025 lewat sebuah video yang diunggah di kanal media sosial. Ia menyebut bahwa surat pengunduran diri telah ditandatangani dan dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.
Namun, pengunduran diri tersebut tidak dikabulkan oleh istana. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut saat itu bahwa Presiden masih membutuhkan peran Hasan Nasbi. Keputusan untuk mempertahankannya dianggap tetap dalam koridor hak prerogatif presiden.
Angga Raka Gantikan Hasan Nasbi jadi Kepala BKP
Dalam reshuffle terbaru, posisi Kepala PCO diambil alih oleh Angga Raka Prabowo, yang juga ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), lembaga yang menjadi transformasi dari PCO.
Pelantikan Angga Raka dilakukan di Istana Negara pada Rabu, 17 September 2025, bersamaan dengan beberapa perubahan pejabat lain dalam Kabinet Merah Putih periode jabatan 2024-2029.
Tidak hanya soal pengunduran diri, beberapa kontroversi pernah membayangi nama Hasan Nasbi, yang turut menyemarakkan perdebatan publik. Pernyataan kontroversial terkait teror kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo, di mana Hasan Nasbi menanggapi dengan candaan, mendapat sorotan keras. Banyak yang menganggap respons itu tidak sensitif.
Selain itu, Nasbi juga menerima kritik atas tuduhan bahwa beberapa pihak menyebarkan informasi tidak benar (hoaks) mengenai RUU TNI dan responsnya di ruang komunikasi pemerintah.
Pemberhentian Hasan Nasbi akhirnya menjadi kenyataan setelah pengunduran diri yang sempat diajukan dan ditolak. Perubahan ini menutup bab tarik ulurnya yang telah berlangsung sejak April 2025.
Dengan dilantiknya Angga Raka sebagai Kepala BKP, publik dan pengamat akan mengamati bagaimana strategi komunikasi pemerintah akan berubah, apakah transformasi ini akan membawa efisiensi dan kejelasan pesan, atau justru menghadapi tantangan baru dalam ekspektasi publik yang tinggi.