BMKG Catat 2.119 Gempa Susulan di NTT: Korban Meninggal Gempa Flores M 7,7 Bertambah Jadi 68 Jiwa
JAKARTA, GENVOICE.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa frekuensi gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus meningkat secara signifikan, mencapai total 2.119 kali hingga Selasa (18/8) pukul 05.00 WIB.
Rentetan aktivitas seismik ini terjadi sebagai dampak lanjutan dari gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores pada Sabtu (15/8) pagi. BMKG mencatat variasi intensitas guncangan yang terjadi pasca-gempa utama tersebut berkisar antara magnitudo terkecil 1,3 hingga magnitudo terbesar mencapai 6,2, di mana 24 kali di antaranya memiliki kekuatan di atas magnitudo 5.
Seiring berlanjutnya guncangan susulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan data pemutakhiran dampak bencana yang makin memprihatinkan. Hingga Senin (17/8), jumlah korban meninggal dunia tercatat bertambah menjadi 68 jiwa, sementara 213 warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat tertimpa puing-puing bangunan dan fasilitas umum yang rusak berat di berbagai titik terdampak.
Tingginya angka gempa susulan yang menembus ribuan kali dalam kurun waktu beberapa hari ini menandaskan bahwa kondisi tanggap darurat di wilayah NTT, khususnya Pulau Flores, masih berada dalam situasi yang sangat kritis.
Tim SAR gabungan bersama BNPB, TNI-Polri, dan relawan daerah terus mengintensifkan proses evakuasi di area reruntuhan, sembari mempercepat distribusi bantuan logistik serta layanan medis bagi 213 korban luka yang saat ini membutuhkan perawatan intensif.
Mengingat struktur tanah dan bangunan di area terdampak masih sangat rentan roboh akibat guncangan berulang, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mendiami rumah yang telah mengalami kerusakan fisik dan tetap berada di lokasi pengungsian yang aman.
Pemerintah pusat dan daerah pun didesak untuk memprioritaskan penanganan pascabencana secara menyeluruh guna menjamin keselamatan warga serta mempercepat proses pemulihan infrastruktur publik di Nusa Tenggara Timur.