Sidang Etik Irjen Eko Digelar Hari Ini, Kapan Listyo Sigit Diadili dan Siapa Majelis Pengadilnya?
JAKARTA, GENVOICE.ID - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang turut menyeret sejumlah jenderal aktif Polri.
Sidang etik Irjen Eko Hadi akan berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan dipimpin Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Hendro Pandowo. Sementara itu, posisi Wakil Ketua KKEP dipercayakan kepada Asisten Logistik (Aslog) Polri Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
Pelaksanaan sidang ini menjadi perhatian karena Eko Hadi bukan satu-satunya perwira tinggi Polri yang terseret dalam perkara tersebut. Mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan dipastikan akan menjalani proses persidangan etik meskipun hingga kini jadwal serta susunan majelis pengadilnya belum diumumkan.
Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11). Persidangan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan aturan profesi terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran.
Majelis KKEP yang bertugas mengadili Eko Hadi dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo, mantan Irjen Kementerian Hukum. Adapun posisi wakil ketua diisi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan yang saat ini menjabat sebagai Aslog Polri.
Selain ketua dan wakil ketua, terdapat tiga anggota majelis yang akan mengikuti persidangan. Mereka adalah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Polri juga menyatakan proses tersebut harus berjalan sesuai prosedur serta menjunjung tinggi objektivitas dalam penanganan dugaan pelanggaran etik.
"Rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (16/11).
Eko Hadi Diduga Salahgunakan Wewenang dan Akses Internal Polri
Dalam perkara ini, Eko Hadi diduga melakukan sejumlah pelanggaran ketika menjalankan tugasnya di lingkungan Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, pelanggaran prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Menurut keterangan Trunoyudo, dugaan perbuatan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Perbuatan yang dipersangkakan disebut terjadi ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketentuan itu juga dikaitkan dengan sejumlah aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Listyo Sigit Juga Bakal Disidang Etik, Kapan Jadwalnya?
Selain Eko Hadi, nama mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo turut menjadi sorotan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempatnya adalah Listyo Sigit Prabowo yang juga disebut sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Eko Hadi Santoso yang merupakan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, serta Irjen Slamet Uliandi yang merupakan mantan Kadiv TIK Polri.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 serta atau Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka selain Slamet disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa Listyo Sigit tetap akan menjalani sidang etik karena masih berstatus sebagai anggota Polri aktif. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kedudukan Listyo sebagai mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara tidak membuatnya mendapatkan perlakuan berbeda.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," ujar Isir kepada wartawan, sebagaimana dikutip pada Rabu (11/11).
Siapa yang Akan Mengadili Listyo Sigit?
Terkait susunan majelis KKEP yang akan mengadili Listyo Sigit, Polri sebelumnya menyatakan bahwa perangkat komisi sidang akan ditentukan oleh Kapolri. Dengan demikian, nama ketua, wakil ketua, maupun anggota majelis yang akan menangani perkara etik mantan Kapolri tersebut masih menunggu keputusan resmi.
"Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," imbuh Johnny Eddizon Isir.
Isir juga memastikan bahwa seluruh anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran akan diproses melalui mekanisme sidang kode etik, termasuk Listyo Sigit. Ia menegaskan bahwa status dan jabatan seseorang tidak menjadi alasan untuk menghindari proses penegakan aturan internal kepolisian.
"Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu," tegas Isir.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pelaksanaan sidang etik Listyo Sigit maupun nama-nama pejabat yang akan menjadi majelis pengadilnya. Publik masih menunggu keputusan Kapolri terkait pembentukan komisi sidang untuk memproses dugaan pelanggaran etik mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.