Petisi Verifikasi Ijazah Anggota DPR Tembus 21 Ribu Tanda Tangan, Dasco Angkat Bicara

Genvoice.id | 17 Nov 2026

JAKARTA, GENVOICE.ID - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, akhirnya memberikan tanggapan terkait desakan publik agar seluruh anggota DPR membuka dan melakukan verifikasi ijazah pendidikan mereka. Tuntutan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan muncul melalui petisi daring setelah polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming berujung pada pengunduran dirinya.

Dasco menjelaskan bahwa dokumen persyaratan pendidikan para calon anggota legislatif sebenarnya sudah tersedia untuk diakses masyarakat melalui laman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, masyarakat dapat melihat informasi pendidikan para calon anggota DPR yang sebelumnya telah disampaikan ketika mengikuti proses pencalonan legislatif.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan bahwa informasi mengenai latar belakang pendidikan calon anggota legislatif bukanlah dokumen yang sepenuhnya tertutup dari akses publik.

"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco.

Petisi Verifikasi Ijazah Anggota DPR Tembus 21 Ribu Tanda Tangan

Desakan agar seluruh anggota DPR RI menunjukkan dokumen pendidikan mereka juga mendapat dukungan melalui petisi yang diunggah di platform Change.org. Petisi tersebut diinisiasi oleh seseorang bernama Farida Octavia dan menjadi salah satu bentuk dorongan masyarakat terhadap transparansi lembaga legislatif.

Berdasarkan data hingga Selasa (17/11/2026) pukul 12.06 WIB, petisi tersebut telah memperoleh sebanyak 21.600 tanda tangan. Jumlah dukungan itu menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap keabsahan dokumen pendidikan para wakil rakyat yang bertugas membuat kebijakan dan undang-undang.

Dalam petisinya, Farida menilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sedang menghadapi persoalan serius. Ia menekankan bahwa latar belakang pendidikan para pembuat kebijakan perlu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk keabsahan ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.

Petisi tersebut juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap anggota legislatif memiliki kualifikasi pendidikan yang diperoleh melalui proses akademik yang sah. Transparansi dokumen pendidikan dinilai menjadi salah satu langkah untuk menjaga integritas sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Tiga Tuntutan dalam Petisi Transparansi Ijazah DPR

Melalui petisi tersebut, Farida Octavia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pimpinan DPR dan lembaga terkait. Salah satu permintaan utamanya adalah agar seluruh anggota DPR RI bersedia membuka rekam jejak pendidikan beserta dokumen ijazah mereka kepada masyarakat.

Dokumen yang diminta mencakup riwayat pendidikan sejak tingkat Sekolah Menengah hingga pendidikan tinggi, termasuk gelar akademik yang dimiliki setiap anggota legislatif. Keterbukaan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan memastikan latar belakang pendidikan para wakil rakyat.

Selain meminta keterbukaan dari anggota DPR, petisi itu juga mendesak KPU RI bersama kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau pemeriksaan ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif yang masih aktif. Proses verifikasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara independen dan transparan agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tuntutan lainnya ditujukan langsung kepada seluruh anggota DPR RI agar secara sukarela memperlihatkan dokumen pendidikan yang dimiliki. Langkah tersebut dianggap penting untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi.

Dasco Singgung Pembahasan RUU Penyadapan di DPR

Selain menanggapi persoalan ijazah anggota DPR, Dasco turut berbicara mengenai perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Ia menyampaikan bahwa DPR telah melibatkan berbagai kalangan, mulai dari ahli hukum, akademisi, hingga masyarakat untuk memberikan masukan terkait rancangan aturan tersebut.

Menurut Dasco, pelibatan berbagai pihak dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyerap pandangan dan aspirasi dari berbagai pihak sebelum pembahasan RUU Penyadapan dilanjutkan.

"Gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi," ucap Dasco.

Ia berharap berbagai pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan isi rancangan undang-undang. Dengan begitu, aturan mengenai penyadapan nantinya dapat disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

"Nah, sehingga kemudian pendapat dan masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan," lanjutnya.

Sebagai pimpinan DPR, Dasco juga memastikan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap Komisi III selama proses pembahasan RUU tersebut berlangsung. Pengawasan itu dilakukan agar pembahasan dapat berjalan dengan memperhatikan berbagai masukan yang telah disampaikan masyarakat maupun para ahli.

Komisi III Soroti Aturan Penyadapan yang Belum Jelas

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan menyeluruh mengenai mekanisme penyadapan dalam konstitusi maupun undang-undang. Kondisi tersebut membuat ketentuan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam praktik penyadapan dinilai masih belum memiliki kejelasan.

Habiburokhman menjelaskan bahwa mekanisme penyadapan selama ini memiliki ketentuan yang berbeda-beda, terutama berkaitan dengan kebutuhan izin dari pengadilan dan jangka waktu pelaksanaannya. Karena itu, pembahasan RUU Penyadapan dinilai penting untuk memperjelas aturan yang dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan tindakan tersebut.

"Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR juga telah mengundang Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk memberikan masukan. Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, meminta agar setiap pihak yang menggunakan perangkat atau sarana penyadapan wajib mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan.

Menurut Dedy, catatan penggunaan perangkat penyadapan harus dijaga agar tidak dapat diubah maupun dihapus oleh pihak tertentu. Ia juga mengusulkan agar pencatatan dilakukan secara otomatis sehingga seluruh aktivitas penggunaan alat penyadapan dapat diketahui secara lebih lengkap.

Selain pencatatan, Dedy menilai perlu adanya audit berkala untuk mencocokkan aktivitas penyadapan dengan izin resmi yang dimiliki pihak pelaksana. Apabila ditemukan tindakan penyadapan tanpa izin yang sah, aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dedy juga menegaskan bahwa penyadapan tidak boleh dilakukan terhadap sembarang orang karena penggunaannya harus dibatasi pada sasaran tertentu. Tindakan tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pencegahan ancaman keamanan dalam negeri (kamdagri), termasuk penanganan kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Pembahasan RUU Penyadapan sendiri berlangsung setelah muncul kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menyebut Listyo sebagai end-user atau pihak terakhir yang menerima produk penyadapan.

Listyo diketahui telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Prabowo. Sementara itu, Ahrie Sonta, yang juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut, telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).