Program MBG Libur Saat Lebaran, Kepala BGN Klaim Negara Hemat Rp5 Triliun
JAKARTA, GENVOICE.ID - Penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur Lebaran 2026 disebut mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi sekaligus penyesuaian penggunaan anggaran di tengah kondisi ekonomi global.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan penghentian sementara program MBG selama periode Idul Fitri membuat pemerintah bisa menghemat sekitar Rp5 triliun.
"Tentu saja hemat anggaran, kurang lebih sekitar Rp5 triliun," kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, penyaluran MBG untuk siswa sekolah sudah dihentikan sejak 13 Maret 2026, sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dihentikan mulai 17 Maret 2026. Program tersebut akan kembali berjalan setelah masa libur Lebaran selesai.
"Setelah itu kita merayakan Idul Fitri dan program Makan Bergizi akan kembali operasional tanggal 31 Maret," ujarnya.
Dadan menjelaskan, penghentian sementara ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran agar penggunaan dana lebih efektif. Saat ini, BGN memiliki pagu anggaran sekitar Rp268 triliun dengan dana cadangan sekitar Rp67 triliun.
Pemerintah, kata dia, berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran utama tanpa harus langsung memakai dana cadangan, sehingga pengeluaran bisa lebih terkontrol.
Selain melakukan efisiensi, BGN juga memperketat pengawasan penggunaan anggaran program MBG. Hal ini dilakukan karena sebagian besar dana, sekitar 93 persen, disalurkan langsung ke satuan pelayanan di daerah.
Pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari internal BGN, audit oleh BPKP, hingga melibatkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai aturan.
BGN juga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline Sahabat Gizi 127 yang aktif selama 24 jam untuk menerima laporan terkait pelaksanaan program.
Di sisi lain, Dadan mengungkapkan masih ada puluhan satuan pelayanan yang ditutup sementara karena tidak memenuhi standar. Tercatat ada 62 SPPG yang dihentikan operasinya karena menu yang diberikan tidak sesuai ketentuan.
Meski begitu, jumlah tersebut dinilai kecil dibanding total lebih dari 25.000 satuan pelayanan yang saat ini menjalankan program MBG di seluruh Indonesia.
BGN berharap langkah efisiensi dan penguatan pengawasan ini bisa memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran sekaligus menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah.