Tak Perlu Lagi Fotokopi KTP? RUU Adminduk Bakal Jadikan NIK Identitas Tunggal untuk Semua Layanan Publik
JAKARTA, GENVOICE.ID - Masyarakat Indonesia berpotensi tidak perlu lagi menyiapkan fotokopi KTP saat mengurus berbagai keperluan pelayanan publik. Ketentuan tersebut menjadi salah satu pembaruan yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan rancangan aturan tersebut juga akan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal. Dengan begitu, NIK direncanakan menjadi dasar identitas masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik.
Hal tersebut disampaikan Aria Bima dalam rapat tingkat I bersama pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurutnya, penerapan nomor identitas tunggal dalam undang-undang yang berlaku saat ini belum berjalan secara optimal.
NIK Bakal Jadi Identitas Tunggal untuk Layanan Publik
Aria Bima menjelaskan bahwa masyarakat selama ini masih menggunakan berbagai nomor identitas untuk keperluan administrasi. Beberapa di antaranya adalah NIK, nomor paspor, nomor kartu keluarga, Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Penggunaan berbagai nomor yang belum terintegrasi dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi dan ketidaksinkronan data. Karena itu, RUU Adminduk diarahkan untuk memperkuat posisi NIK sebagai basis Single Identity Number (SIN).
"Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, Single Identity Number, untuk seluruh pelayanan publik. Contohnya, sudah ada NIK 16 digit menggantikan NPWP orang pribadi. Nomor SIM kini sama dengan NIK," ujar Aria Bima.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyatukan pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai layanan. Rancangan aturan ini juga mencakup interoperabilitas berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), termasuk pengaturan hak akses dan kewajiban data balikan.
Fotokopi dan Tangkapan Layar KTP Bakal Dilarang
Poin lain yang menjadi perhatian dalam RUU Adminduk adalah larangan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan dalam pelayanan publik. Sebagai gantinya, penyelenggara layanan nantinya perlu menyediakan perangkat pembaca digital untuk melakukan verifikasi data.
Aria Bima menegaskan bahwa penerapan larangan tersebut harus disertai kesiapan fasilitas pendukung. Perangkat pembaca digital juga perlu tersedia di berbagai penyelenggara layanan, termasuk pihak swasta dan pelaku usaha kecil.
"Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil," ujar Aria Bima.
Pengaturan ini berkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan data dan dokumen kependudukan masyarakat. Dengan verifikasi digital, penggunaan salinan dokumen identitas diharapkan dapat dikurangi.
Pemerintah Wajib Lebih Aktif Melayani Masyarakat
RUU Adminduk juga mengatur penerapan prinsip stelsel aktif dalam pelayanan administrasi kependudukan. Artinya, pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang untuk mengurus dokumen, tetapi harus lebih proaktif menyediakan layanan.
Prinsip tersebut mencakup standar pelayanan, tolok ukur kinerja, hingga kemampuan petugas melakukan pelayanan jemput bola. Upaya ini dinilai penting, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Aria Bima turut menyinggung sejumlah persoalan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan laporan Ombudsman. Keluhan yang banyak muncul antara lain prosedur pelayanan yang berbelit, penerbitan dokumen yang lambat, serta kesalahan data.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, terdapat 211.826.747 jiwa penduduk wajib KTP elektronik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206.467.957 jiwa atau 97,47 persen telah melakukan perekaman.
Sementara itu, ketersediaan blanko pada 2025 tercatat sebanyak 26.318.136 keping dan dinilai mencukupi. Meski demikian, pelaksanaan layanan masih menghadapi kendala teknis, mulai dari gangguan jaringan server SIAK, kerusakan mesin cetak, hingga keterlambatan distribusi blanko.
"Kendalanya ada pada jaringan server SIAK yang terganggu, mesin cetak rusak, serta distribusi blanko terlambat. Capaian tidak boleh berhenti pada angka target, tetapi harus tampak pada kualitas layanan, terutama di wilayah 3T. Kanal digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka, jemput bola, pendampingan petugas," ujar Aria Bima.
"Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak," sambungnya.
12 Poin Penting dalam RUU Adminduk
Selain NIK sebagai identitas tunggal dan larangan meminta fotokopi KTP, rancangan aturan tersebut memuat sejumlah ketentuan lain. Berikut 12 pokok pengaturan yang dibahas dalam RUU Adminduk:
-
Stelsel aktif: Pemerintah wajib menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan dan tidak hanya menunggu penduduk datang.
-
NIK sebagai SIN: NIK menjadi identitas tunggal untuk mengakses seluruh layanan publik.
-
Integrasi data NIK: Pengintegrasian NIK melalui interoperabilitas berbasis SIAK dengan pengaturan hak akses dan kewajiban data balikan.
-
Pemanfaatan data kependudukan: Data kependudukan terintegrasi dapat dimanfaatkan melalui KTP elektronik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).
-
Perlindungan data dan dokumen: Larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar dokumen kependudukan yang digantikan dengan verifikasi menggunakan alat baca digital.
-
Nomor identitas nonkependudukan: Pengaturan nomor identitas bagi WNI yang berada di luar negeri.
-
Identitas anak: Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi dokumen resmi bagi anak berusia di bawah 17 tahun yang belum kawin.
-
Identitas Kependudukan Digital: IKD menjadi representasi digital KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya.
-
Pengawasan: Pengawasan internal dan eksternal, termasuk terkait keamanan data kependudukan.
-
Pengaduan masyarakat: Penyediaan mekanisme pengaduan secara langsung maupun melalui sistem pengaduan nasional.
-
Pendanaan: Pembiayaan berasal dari APBN, APBD, dan PNBP yang diprioritaskan untuk pengembangan layanan.
-
Sanksi administratif: Pemberian sanksi bagi penyelenggara maupun pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data SIAK.
Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa RUU Adminduk tidak hanya membahas perubahan penggunaan nomor identitas. Rancangan aturan ini juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan perlindungan dokumen kependudukan.
Meski demikian, ketentuan tersebut masih menjadi bagian dari rancangan undang-undang yang dibahas DPR bersama pemerintah. Masyarakat perlu menunggu proses pembahasan hingga pengesahan untuk mengetahui aturan final dan waktu penerapannya.