Raffi Ahmad Minta Maaf soal Kerja Sama Kementerian, Siapkan Dana Rp15 Miliar Bersama The Duda's Minus One
JAKARTA, GENVOICE.ID - Raffi Ahmad akhirnya menyampaikan permintaan maaf terkait polemik kerja sama dengan sejumlah kementerian. Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Senin (16/11/2026), suami Nagita Slavina tersebut menyampaikan sejumlah penjelasan sekaligus langkah yang akan dilakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Dalam pernyataannya, Raffi membahas kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Ia juga menjelaskan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlangsung ketika dirinya sudah menduduki jabatan tersebut.
"Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebelum saya menjadi utusan khusus presiden, serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai utusan khusus presiden. Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ujar Raffi Ahmad.
Salah satu hal yang disampaikan Raffi adalah rencana mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar bersama teman-temannya yang tergabung dalam The Duda's Minus One. Kelompok tersebut terdiri dari Ariel, Desta, dan Gading Marten yang sebelumnya juga telah memberikan penjelasan mengenai kerja sama dengan kementerian.
Raffi Ahmad dan The Duda's Minus One Siapkan Dana Rp15 Miliar
Raffi menjelaskan, dana Rp15 miliar tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama warga yang terdampak bencana. Bantuan itu rencananya mencakup pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta kebutuhan lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Pertama, saya bersama sahabat saya Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Duda's Minus One, berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana," jelas Raffi.
Untuk tahap awal, penyaluran bantuan akan difokuskan ke dua wilayah, yakni Pidie Jaya dan Gayo Lues. Namun, Raffi menyebut bantuan tersebut tidak menutup kemungkinan diberikan kepada daerah lain yang juga membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa penggunaan dana bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Pelaksanaannya juga akan dikoordinasikan bersama pihak-pihak terkait agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Tegaskan Dana Bantuan Tidak Memotong Honor Kru
Raffi turut memberikan penjelasan mengenai sumber dana Rp15 miliar yang akan dialokasikan untuk bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa dana itu tidak diambil dari honor kru, pekerja, pelaku UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
Menurut Raffi, seluruh pihak yang telah membantu kegiatan tersebut sudah bekerja secara profesional sehingga hak mereka tetap harus dipenuhi. Ia menyebut dana bantuan berasal dari dana pribadinya serta honor yang diterima oleh Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Perlu saya tekankan, dana ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten, serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung," tutur Raffi.
Raffi Buka Diri terhadap Pemeriksaan Inspektorat hingga BPK
Selain menyampaikan rencana bantuan, Raffi juga menegaskan kesiapannya untuk bersikap terbuka terhadap proses pemeriksaan. Ia menyebut Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Apabila nantinya ditemukan kekurangan dalam prosedur pelaksanaan kerja sama, Raffi menyatakan siap menjalankan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.
"Kedua, untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka. Untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK, sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," imbuhnya.
Pernah Konsultasi dengan KPK pada 2024
Dalam video yang sama, Raffi juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024. Konsultasi tersebut berkaitan dengan kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk aktivitas endorsement dan bentuk kerja sama lainnya.
Raffi menyebut hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Meski demikian, ia mengakui bahwa jabatan yang diembannya membuat aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan.
Ia pun menjadikan polemik yang terjadi sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesional. Raffi berharap kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.
"Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang," tutur Raffi.
Permintaan maaf tersebut disampaikan bersamaan dengan komitmen Raffi untuk mengalokasikan dana bantuan, membuka diri terhadap pemeriksaan, serta memperhatikan aspek etika dalam pekerjaannya. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.