Polri Usulkan Enam Aturan dalam RUU Penyadapan untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Genvoice.id | 16 Nov 2026
JAKARTA, GENVOICE.ID - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam ketentuan yang perlu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Usulan tersebut ditujukan untuk memperketat pengawasan sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penyadapan.

Dedy menyampaikan usulan itu dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Menurutnya, salah satu perhatian utama dalam pembahasan RUU tersebut adalah memastikan kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar kepentingan yang telah ditetapkan.

"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," kata Dedy.

Ketentuan pertama yang diusulkan Polri adalah pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Dedy menjelaskan, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk menghadapi tindak kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

Kedua, RUU tersebut perlu memuat larangan tegas terhadap penggunaan penyadapan di luar sasaran yang telah ditentukan. Penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dan harus tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Poin ketiga berkaitan dengan mekanisme pemberian perintah. Dedy mengusulkan agar setiap tindakan penyadapan didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan serta memiliki batas waktu yang jelas. Ia menyebutkan, selama ini Baintelkam Polri biasanya melaksanakan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan.

Selain itu, mekanisme pelaksanaannya perlu menerapkan sistem kompartementasi, yakni memisahkan pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan menjalankan teknis penyadapan. Pemisahan tugas tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen pengendalian.

Ketentuan keempat menyangkut pencatatan penggunaan sarana penyadapan. Dedy menegaskan, seluruh aktivitas penggunaan sarana harus terdokumentasi dan catatannya tidak boleh diubah maupun dihapus. Pencatatan tersebut juga perlu disertai audit secara berkala.

Selanjutnya, Polri mengusulkan pengawasan berlapis terhadap pelaksanaan penyadapan. Pengawasan dapat dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta melibatkan fungsi inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.

Poin terakhir adalah penerapan sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Dedy menyebut ketentuan tersebut dapat merujuk pada Pasal 258 KUHP, PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Ia menjelaskan, sanksi bagi pelanggaran dapat berupa pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) hingga hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003. Ketentuan tersebut, menurut Dedy, tidak hanya berlaku bagi petugas yang melaksanakan penyadapan, tetapi juga pihak yang memberikan perintah.

"Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," ujarnya.