Parameter Bank Dunia Lebih Realistis Potret Angka Kemiskinan
JAKARTA- Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa mengatakan paramater Bank Dunia lebih relevan dan lebih mendekati realitas dalam memotret jumlah penduduk miskin di Indonesia.
"Melihat angka kemiskinan yang relatif besar, penanggulangan kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan struktural, yaitu membangun sistem ekonomi yang adil dan demokratis yang bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat," kata Awan, Minggu (15/6).
Oleh karenanya, pemerintah diminta legowo menerima penilaian Bank Dunia tentang penyesuaian angka kemiskinan di Indonesia, bukan malah melakukan bantahan-bantahan mengenai parameter yang digunakan dalam mengukur kategori miskin.
Ia mengatakan tingginya angka kemiskinan di tengah kelimpahan sumber daya alam dan pesatnya pembangunan serta merajalelanya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) mengindikasikan corak kemiskinan struktural sedang terjadi di Indonesia.
"Sebab penanggulangan kemiskinan juga memerlukan langkah-langkah struktural melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penegakan hukum dan keadilan, serta transformasi kelembagaan yang melibatkan penduduk miskin," katanya.
Bank Dunia baru-baru ini mengungkapkan standar kemiskinan di negara-negara berpenghasilan menengah atas di mana Indonesia termasuk di dalamnya yakni penduduk dengan konsumsi sebesar 1.512.000 rupiah per orang per bulan.
Dalam publikasi bertajuk The World Bank's Updated Global Poverty Lines: Indonesia, Bank Dunia telah menetapkan standar garis kemiskinan yang baru usai mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 (sebelumnya PPP 2017).
PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang/jasa antarnegara. Misalnya, satu dollar Amerika Serikat (AS) di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan satu dollar AS di Jakarta. PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda.
Untuk Indonesia, Bank Dunia mencatat 1 dollar AS PPP 2021 setara sekitar 6.071 rupiah. Adapun, Bank Dunia memakai tiga kategori garis kemiskinan yaitu garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah, dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.
Setelah mengadopsi PPP 2021, kini garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah naik dari 2,15 dollar AS menjadi 3 dollar AS per orang per hari atau sekitar 546.400 rupiah per orang per bulan.
Sedangkan, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah naik dari 3,65 menjadi 4,2 dollar AS per orang per hari atau sekitar 765.000 rupiah per orang per bulan. Untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas, juga naik dari 6,85 menjadi 8,3 dollar AS per orang per hari atau 1.512.000 juta rupiah per orang per bulan.
Batas Bawah
Berdasarkan garis kemiskinan ekstrem internasional yang baru, 5,4 persen penduduk Indonesia miskin pada 2024, 19,9 persen miskin menurut garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah, dan 68,3 persen miskin menurut garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas. Bank Dunia sendiri telah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023.
Kendati demikian, lembaga itu menggarisbawahi bahwa pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran batas bawah negara-negara pendapatan menengah atas. Sebab, dalam kategori negara pendapatan menengah-atas, ada negara yang pendapatan perkapitanya mencapai 14.005 dollar AS atau hampir tiga kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia yang baru sebesar 4.810 dollar AS pada 2023.
Dibanding versi Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengacu Susenas September 2024, lembaga itu mencatat ambang batas garis kemiskinan nasional senilai 595.243 rupiah per orang per bulan atau hampir setara dengan standar garis kemiskinan internasional untuk negara pendapatan rendah versi Bank Dunia yaitu 546.400 rupiah per orang per bulan.