Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Harus Jadi Agenda Utama Pembangunan Ekonomi Nasional

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Bidang Revitalisasi Vokasi, SDM, dan Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Istimewa Yogyakarta, Rommy Heryanto, menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja memang harus menjadi agenda utama pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Indonesia Productivity Summit 2025.

Secara nasional jelas Rommy Indonesia sebenarnya telah memiliki Rencana Induk Produktivitas Nasional (RIPN) 2025-2029 sebagai dokumen strategis yang disusun oleh pemerintah melalui Bappenas dan Kementerian Ketenagakerjaan bersama Asian Productivity Organization (APO). RIPN tersebut menempatkan produktivitas sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"RIPN ini fokus pada peningkatan efisiensi, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia melalui empat pilar utama, yaitu people, process, product, dan policy, dengan target mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis Total Factor Productivity (TFP)," ujar Rommy.

Namun demikian, ia menekankan bahwa tantangan utama bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada implementasi di lapangan. Menurutnya, RIPN harus benar-benar dijalankan secara konsisten dan dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah agar selaras dengan kondisi nyata di masing-masing wilayah.

"Tinggal bagaimana RIPN ini bisa dijalankan dan menjadi pegangan daerah untuk menyesuaikan dengan potensi, keunggulan, serta tantangan yang ada saat ini maupun ke depan," kata Rommy.

Di tingkat daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat bergantung pada penguatan sistem vokasi, pelatihan, dan keterlibatan dunia usaha agar kebutuhan industri benar-benar terjawab. Dengan demikian, produktivitas tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi hadir sebagai dampak nyata bagi daya saing ekonomi daerah dan nasional.

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, produktivitas dalam literatur ekonomi sering dikaitkan dengan keberadaan capital per labor, human capital per labor. Oleh karena itu Labor memegang peranan penting.

Ketrampilan dan tingkat pendidikan menjadi faktor utama meningkatkan produktivitas. "Mutu pendidikan dan pelatihan mutlak ditingkatkan kualitasnya," tegas Suhartoko.

Dia juga menegaskan perlunya pemerintah meningkatkan investasi padat karya untuk menekan jumlah pengangguran.

Kunci Utama

Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing ekonomi di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan produktivitas berperan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, selain investasi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga perlu menjadi fokus kebijakan jangka panjang pemerintah.

"Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas. Kalau produktivitas naik, daya saing kita juga akan meningkat," kata Yassierli dalam acara Indonesia Productivity Summit 2025 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan data produktivitas tenaga kerja Indonesia menunjukkan masih berada di bawah rata-rata ASEAN, meskipun tren pertumbuhannya terus membaik dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan paparan Kementerian Ketenagakerjaan, produktivitas tenaga kerja Indonesia tercatat sekitar 26,6 ribu dollar Amerika Serikat (AS) per pekerja pada 2022, lebih rendah dibandingkan rata-rata ASEAN yang mencapai sekitar 30,2 ribu dollar AS per pekerja.

Data juga menunjukkan pertumbuhan produktivitas Indonesia dinilai relatif setara dengan Malaysia dan Thailand, namun masih tertinggal dibandingkan Tiongkok, Vietnam, dan India dalam periode yang sama.

Kondisi tersebut sebutmya dipengaruhi struktur tenaga kerja nasional yang masih didominasi pekerja berpendidikan maksimal SMA, yang mencapai sekitar 85-86 persen dari total tenaga kerja.

Selain itu, ia menyoroti tingginya proporsi pekerja di sektor informal yang masih mencapai sekitar 60 persen, sehingga membatasi ruang peningkatan produktivitas secara agregat.

Menurut Yassierli, pemerintah akan memperkuat pendekatan bottom-up melalui intervensi langsung di tingkat perusahaan sebagai pelengkap strategi top-down seperti industrialisasi dan hilirisasi.

"Pendekatan bottom-up ini penting karena perbaikan produktivitas di level perusahaan, jika dilakukan secara luas, akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional," kata Menaker.

Ia menambahkan peningkatan produktivitas menjadi fondasi penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.