Mundur dari Jabatan Wapres, Berapa Uang Pensiun Gibran? Ini Daftar Fasilitas yang Berhak Diterima

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat. Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah besaran uang pensiun serta fasilitas yang disediakan negara bagi mantan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026. Presiden Prabowo menyatakan telah menerima surat tersebut, sementara MPR mulai menindaklanjuti proses pengunduran diri sesuai ketentuan konstitusi.

Meski masa jabatannya tidak berlangsung hingga akhir periode 2024-2029, hak keuangan mantan Wakil Presiden telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berapa Uang Pensiun Gibran?

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun. Sementara itu, ayat (2) menjelaskan bahwa besaran pensiun pokok yang diterima adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Untuk menghitung perkiraan uang pensiun Gibran, acuannya adalah ketentuan mengenai gaji pokok Wakil Presiden. Besaran gaji pokok tersebut ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp5.040.000 per bulan. Jika dikalikan empat, gaji pokok Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut, pensiun pokok yang berhak diterima mantan Wakil Presiden diperkirakan mencapai Rp20.160.000 per bulan. Angka ini merupakan pensiun pokok, bukan keseluruhan nilai fasilitas dan dukungan yang dapat diberikan negara.

Namun, hak tersebut berlaku bagi Wakil Presiden yang pemberhentiannya ditetapkan secara hormat sesuai ketentuan hukum. UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur bahwa pembayaran pensiun dan hak terkait mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.

Lima Fasilitas yang Berhak Diterima Mantan Wapres

Selain pensiun bulanan, UU Nomor 7 Tahun 1978 melalui Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur sejumlah hak lain bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden. Fasilitas tersebut diberikan untuk menunjang kebutuhan hidup serta aktivitas setelah mereka menyelesaikan masa jabatan.

Berikut sejumlah fasilitas yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Tunjangan pensiun: Mantan Wakil Presiden juga memperoleh tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

2. Biaya kebutuhan rumah tangga: Negara menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.

3. Jaminan kesehatan: Seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya ditanggung sesuai ketentuan dalam undang-undang.

4. Rumah kediaman: Mantan Wakil Presiden diberikan sebuah rumah tinggal yang layak beserta perlengkapannya.

5. Kendaraan dan pengemudi: Negara menyediakan satu unit kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya untuk menunjang kebutuhan mantan Wakil Presiden.

Fasilitas tersebut tidak seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai. Ada hak yang berbentuk pembiayaan kebutuhan rumah tangga, layanan kesehatan, serta penyediaan sarana penunjang kehidupan sehari-hari.

Sampai Kapan Uang Pensiun Dibayarkan?

Ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran pensiun juga tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1978. Berdasarkan Pasal 10, pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan terkait dihentikan apabila mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Artinya, uang pensiun tersebut pada prinsipnya diberikan selama penerima masih hidup dan tidak kembali menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Undang-undang juga mengatur waktu penghentian pembayaran apabila salah satu kondisi tersebut terjadi.

Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, pemberian hak keuangan dan fasilitas kepada mantan Presiden serta Wakil Presiden merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdian selama menjalankan tugas kenegaraan. Dukungan tersebut juga dimaksudkan untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan yang masih dapat dilakukan setelah masa jabatan berakhir.

Seluruh pembiayaan yang diatur dalam undang-undang tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Dengan demikian, perkiraan pensiun pokok mantan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan gaji yang berlaku mencapai Rp20,16 juta per bulan, di luar tunjangan dan fasilitas lainnya. Namun, pencairan hak tersebut tetap bergantung pada penetapan pemberhentian dengan hormat sesuai prosedur hukum yang berlaku.