Isu Dana Pesangon Dikelola Danantara Dibantah Kemnaker, Aturan Masih Digodok

Genvoice.id | 15 Nov 2026

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kabar mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ramai beredar di media sosial. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan informasi tersebut tidak benar karena pemerintah belum menentukan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pihaknya tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Hingga Minggu (15/11/2026), belum ada keputusan resmi pemerintah mengenai lembaga yang akan menjalankan tugas tersebut.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Informasi yang beredar tersebut berkaitan dengan kebijakan Dana Cadangan Pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Meski sudah memiliki landasan dalam undang-undang, pelaksanaannya masih membutuhkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Dana Cadangan Pesangon Masih Menunggu Aturan Pemerintah

Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, sejumlah ketentuan teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final karena masih menunggu penyusunan peraturan pemerintah.

Artinya, belum ada kepastian mengenai mekanisme penyetoran maupun lembaga yang nantinya bertanggung jawab mengelola dana tersebut. Pemerintah masih perlu merumuskan berbagai ketentuan agar kebijakan dapat diterapkan dengan jelas dan memiliki dasar pelaksanaan yang kuat.

Indah menjelaskan, proses penyusunan aturan pelaksana akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Tahapan ini nantinya melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

Pihak yang akan dilibatkan mencakup kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya. Masukan dari berbagai kelompok tersebut diperlukan agar kebijakan yang disusun tidak hanya memperhatikan kepentingan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah.

Aspek Pengelolaan Dana Pesangon yang Masih Dibahas

Dalam aturan pelaksana yang nantinya disusun, pemerintah diharapkan mengatur sejumlah aspek penting terkait Dana Cadangan Pesangon. Ketentuan tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai cara kerja kebijakan sekaligus memastikan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa aspek yang nantinya perlu diatur meliputi:

  1. Mekanisme pengelolaan dana: Mengatur bagaimana Dana Cadangan Pesangon dikelola dan dijalankan.

  2. Tata kelola: Menentukan sistem pengelolaan agar pelaksanaan kebijakan berjalan secara transparan dan akuntabel.

  3. Sumber pendanaan: Mengatur asal dana yang akan digunakan dalam skema cadangan pesangon.

  4. Organisasi atau lembaga pengelola: Menentukan pihak yang nantinya mendapat tanggung jawab mengelola dana tersebut.

  5. Mekanisme pertanggungjawaban: Mengatur bagaimana pengelolaan dana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Indah menegaskan, penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai calon pengelola belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta tidak menganggap informasi mengenai penunjukan lembaga tertentu sebagai keputusan yang sudah berlaku.

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.

Pengusaha dan Pekerja Diminta Tidak Terpengaruh Informasi Keliru

Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya pengusaha dan pekerja atau buruh, agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi mengenai kebijakan Dana Cadangan Pesangon. Masyarakat juga diminta tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan kabar yang belum dikonfirmasi kebenarannya.

Indah mengingatkan agar perkembangan kebijakan tersebut selalu dipantau melalui informasi dan penjelasan resmi pemerintah. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahpahaman, terutama mengenai kewajiban perusahaan dan pihak yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola dana.

Ia juga menegaskan bahwa setiap perkembangan kebijakan akan disampaikan secara resmi setelah melewati tahapan pembahasan, perumusan, hingga penetapan peraturan pelaksana sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.

Dengan demikian, kabar bahwa perusahaan sudah diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara belum memiliki dasar keputusan pemerintah. Masyarakat dan pelaku usaha masih perlu menunggu proses penyusunan PP serta penetapan resmi mengenai mekanisme dan lembaga pengelolanya.