Karhutla Indonesia Jadi Perhatian ASEAN, Negara Tetangga Ramai-Ramai Angkat Bicara

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia kembali memicu reaksi dari negara-negara tetangga. Kabut asap yang menyebar hingga Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina menimbulkan kekhawatiran karena berdampak pada kualitas udara serta kesehatan masyarakat.

Situasi ini membuat sejumlah pejabat negara tetangga menyampaikan sikap secara terbuka. Mulai dari desakan agar Indonesia segera menangani sumber kebakaran, kritik terhadap pernyataan pejabat, hingga kemungkinan langkah hukum terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan pencemaran asap lintas batas.

Malaysia Desak Indonesia Segera Bertindak

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan kekhawatirannya terhadap kabut asap yang semakin memburuk dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Pada 8 Oktober 2026, ia menyatakan telah menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas langkah yang diperlukan dalam menangani persoalan tersebut.

Anwar menegaskan bahwa komitmen penanganan harus diikuti tindakan nyata agar dampak kabut asap tidak terus berlanjut. Malaysia juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama membantu mengatasi persoalan yang melibatkan sejumlah negara di kawasan.

"Dan komitmen ini harus diikuti dengan tindakan segera dan efektif dari Indonesia untuk mengatasi penyebab kabut asap, dengan Malaysia siap memberikan kerja sama," tulis Anwar melalui akun X resminya.

Politikus Malaysia Kritik Pernyataan Pejabat Indonesia

Respons lain datang dari Andrew Chen Kah Eng, politikus Malaysia yang menjabat sebagai Ketua Partai Pakatan Harapan Johor. Ia mengkritik pernyataan seorang pejabat Indonesia yang disebut mengaitkan karhutla dengan faktor alam serta menyinggung soal oksigen yang juga mengalir ke negara tetangga ketika tidak terjadi kebakaran.

Andrew menilai pernyataan tersebut meremehkan dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat di kawasan. Ia menegaskan bahwa udara bersih merupakan hak yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan manusia.

"Juru bicara Indonesia harus berhenti bersikap tidak menyesal kepada semua negara ASEAN yang terkena dampak dan negara-negaranya sendiri karena membiarkan polusi asap yang disebabkan oleh manusia dan meracuni negara-negara tetangganya dengan partikel beracun PM2.5. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab," tulis Andrew melalui akun Facebook-nya.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat Malaysia turut merasakan dampak pencemaran udara tersebut. Menurutnya, kesehatan dan keselamatan warga tidak seharusnya dijadikan bahan candaan ketika persoalan kabut asap belum terselesaikan.

Singapura Siap Membantu, tetapi Buka Opsi Tuntutan

Singapura menyatakan kesiapannya membantu Indonesia menangani kebakaran hutan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, mengatakan kondisi cuaca kering akibat El Niño turut memperumit upaya penanganan kebakaran tahun ini.

"Kami berharap pihak berwenang Indonesia mampu mengendalikan kebakaran. Ini adalah tahun yang sangat sulit karena El Niño. Cuaca sangat kering dan kami tahu masalahnya sangat kompleks. Kami mendoakan yang terbaik untuk mereka dan kami siap membantu mereka sebisa mungkin," ujar Grace dalam wawancara dengan Channel News Asia pada 14 Oktober 2026.

Selain menawarkan bantuan, pemerintah Singapura juga membuka kemungkinan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan yang terkait dengan kebakaran di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act. Namun, pemerintah Singapura masih mengumpulkan dan mempelajari data sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"We have to look at the data that we are collecting now, and the options are there for us to pursue," ucap Grace.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kabut asap tidak hanya berkaitan dengan bantuan antarpemerintah, tetapi juga dapat berujung pada persoalan hukum apabila ditemukan dasar yang mendukung tindakan tersebut.

Krisis Kabut Asap Bakal Dibahas di KTT ASEAN

Persoalan karhutla Indonesia yang berdampak lintas batas juga direncanakan masuk dalam pembahasan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada November 2026. Isu tersebut disebut akan menjadi bagian dari agenda pertemuan persiapan para menteri luar negeri ASEAN.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Dominic Xavier Imperial, mengonfirmasi bahwa persoalan kabut asap telah masuk dalam agenda pembahasan. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (13/10/2026).

"Persoalan ini masuk dalam agenda," kata Dominic.

Rencana pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa dampak kabut asap telah menjadi persoalan regional yang membutuhkan koordinasi antarnegara. Penanganannya tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api di wilayah terdampak, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan pencemaran udara lintas batas.

Dengan adanya desakan dari Malaysia, tawaran bantuan sekaligus opsi hukum dari Singapura, serta rencana pembahasan di ASEAN, penanganan karhutla Indonesia menghadapi perhatian yang semakin luas. Upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran menjadi penting untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat Indonesia sekaligus negara-negara tetangga yang ikut merasakan kabut asap.