Mengapa Purbaya Diganti Prabowo? Pengamat Soroti Arah Kebijakan dan Gaya Komunikasi

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada Senin (14/9/2026).

Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.

Keputusan itu memunculkan pertanyaan mengenai alasan Prabowo mengganti Purbaya yang baru sekitar satu tahun menduduki posisi bendahara negara. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah yang menguraikan alasan pergantian tersebut.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan belum tepat jika pencopotan Purbaya langsung dikaitkan dengan kegagalan dalam mengelola perekonomian.

"Belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya, sehingga terlalu jauh bila langsung menyimpulkan ia dicopot karena kinerja ekonomi dinilai gagal," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/9).

Arah Kebijakan Jadi Sorotan

Syafruddin melihat sejumlah indikator fiskal masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN tercatat sekitar 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara tumbuh kuat.

Selain itu, lembaga pemeringkat S&P masih mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

Menurut Syafruddin, pergantian Purbaya lebih mungkin berkaitan dengan kecocokan arah kebijakan, gaya komunikasi, serta kebutuhan pemerintah untuk mempertahankan kendali atas agenda fiskal yang semakin besar.

Purbaya selama menjabat dikenal mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif dan menginginkan ruang fiskal yang lebih longgar. Di tengah kondisi pasar global yang sensitif terhadap kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah.

"Karena itu, pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai keputusan politik-ekonomi untuk mengubah cara APBN dikelola dan dikomunikasikan, bukan bukti sederhana bahwa Purbaya gagal," ujarnya.

Syafruddin menilai dampak sebenarnya dari pergantian tersebut baru dapat terlihat dari kemampuan pemerintahan berikutnya menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan premi risiko dan biaya utang.

Setahun Belum Cukup Menilai Kinerja Menkeu

Menurut Syafruddin, masa sekitar satu tahun terlalu singkat untuk menilai seluruh hasil kebijakan seorang menteri keuangan. Kebijakan fiskal seperti reformasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, pembiayaan, dan investasi publik membutuhkan waktu sebelum dampaknya terlihat terhadap produktivitas, lapangan kerja, maupun kapasitas fiskal.

Meski demikian, periode satu tahun tetap dapat digunakan untuk melihat arah kebijakan, kualitas eksekusi, disiplin anggaran, serta kemampuan seorang menteri membangun kepercayaan pasar.

"Penilaian yang adil harus memisahkan hasil akhir dari proses kebijakan," katanya.

Ia menilai Purbaya juga tidak tepat jika hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau defisit selama masa jabatannya. Sebab, sejumlah program fiskal pada 2026 merupakan kelanjutan dari desain kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.

Hal yang dapat menjadi ukuran antara lain kemampuan meningkatkan kualitas penerimaan negara, menjaga belanja tetap produktif, memperkuat kredibilitas APBN, serta membangun komunikasi yang konsisten dengan Bank Indonesia dan investor.

Karena itu, Syafruddin melihat pergantian setelah satu tahun lebih mencerminkan pilihan kepemimpinan pemerintah dibandingkan evaluasi menyeluruh terhadap hasil kebijakan fiskal dalam jangka panjang.

Suahasil Dinilai Bawa Kontinuitas

Penunjukan Suahasil dinilai dapat membantu pemerintah meminimalkan risiko transisi karena ia bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan.

Suahasil pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Pengalaman tersebut membuatnya memiliki pemahaman mengenai APBN, penerimaan negara, pembiayaan, hubungan keuangan pusat dan daerah, hingga komunikasi dengan pasar.

"Kekuatan utamanya adalah kontinuitas institusional dan kemampuan teknokratis," kata Syafruddin.

Namun, tantangan Suahasil tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis. Ia juga dinilai perlu memiliki otoritas yang cukup untuk menjaga disiplin anggaran, termasuk ketika berhadapan dengan program prioritas yang sumber pembiayaannya kurang sehat atau manfaat ekonominya dinilai lemah.

"Suahasil tepat secara teknis, tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh seberapa kuat ia menjaga disiplin fiskal di tengah target pertumbuhan 6 persen dan agenda belanja besar," ujarnya.

Suahasil sendiri mengatakan Prabowo memberikan arahan agar dirinya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta memastikan APBN tetap mendukung program prioritas pemerintah. Ia juga menegaskan defisit APBN akan dijaga di bawah 3 persen.

Salah satu pekerjaan besar yang menantinya adalah menjaga kredibilitas RAPBN 2027 sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, belanja Rp4.097,2 triliun, pembiayaan Rp671,2 triliun, dan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Syafruddin menilai tambahan belanja harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan menarik investasi swasta, bukan sekadar memperbesar kebutuhan utang.

Pemerintah juga perlu menjaga biaya pembiayaan karena kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dapat meningkatkan beban bunga utang dan mempersempit ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta transfer ke daerah.

Selain itu, berbagai kewajiban fiskal, termasuk dukungan kepada BUMN dan proyek strategis, perlu disampaikan secara transparan agar pasar tidak melihat adanya beban fiskal tersembunyi.

"Prioritas akhirnya sederhana: menjaga pertumbuhan tanpa membeli pertumbuhan itu dengan kredibilitas fiskal yang lebih rendah," kata Syafruddin.

Dunia Usaha Sambut Penunjukan Suahasil

Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menilai penunjukan Suahasil merupakan langkah yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Saleh menilai pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan akan memudahkannya mengambil kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang dibutuhkan dunia usaha.

"Saya kira dalam situasi ekonomi global yang masih terus bergejolak dan penuh ketidakpastian maka penunjukan Prof Suahasil sebagai Menteri Keuangan adalah langkah yang sangat tepat, mengingat jam terbangnya yang sudah lama malang melintang di Kementerian Keuangan sehingga akan sangat cepat dan mudah dalam mengambil berbagai kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang memang sedang ditunggu-tunggu dunia usaha," kata Saleh di Jakarta, Senin (14/9).

Saleh mengaku mengenal Suahasil sebagai akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memahami kebutuhan sektor industri dan perdagangan.

Ia berharap Suahasil dapat menjaga agar sektor swasta tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Kebijakan fiskal juga diharapkan tidak menghambat aktivitas industri dan perdagangan.

"Kebetulan saya mengenal betul dengan Prof Suahasil yang juga seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal sehingga mengetahui bagaimana cara menggerakan sektor industri dan perdagangan agar mesinnya terus bergerak sehingga ekonomi dapat terus tumbuh menuju apa yang diharapkan Bapak Presiden Prabowo yaitu 8 persen," ujarnya.

"Semoga Prof Suahasil terus mengedepankan kebijakan yang pro growth untuk langkah-langkahnya ke depan," kata Saleh.