Sering Dianggap Sama, Ini 7 Perbedaan BPJS Kesehatan dan KIS yang Wajib Kamu Tahu

JAKARTA, GENVOICE.ID -Memahami perbedaan BPJS Kesehatan dan KIS sangat penting agar Anda tidak keliru dalam mengakses layanan kesehatan dari pemerintah.

Meskipun keduanya berada di bawah naungan jaminan kesehatan yang sama, terdapat perbedaan mendasar mulai dari target sasaran, besaran iuran, hingga prosedur pendaftarannya.

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu dengan subsidi penuh, sementara BPJS Kesehatan mencakup kepesertaan mandiri bagi pekerja dan masyarakat umum.

Dengan mengetahui rincian layanan faskes hingga hak rawat inap dari kedua program ini, Anda dapat memastikan hak kesehatan keluarga terpenuhi dengan tepat dan sesuai prosedur yang berlaku.

1. Target Sasaran Pengguna

KIS: Khusus untuk masyarakat kurang mampu yang tergolong dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI).

BPJS Kesehatan: Mencakup audiens yang lebih luas, mulai dari pekerja penerima upah (PNS, TNI, Polri, karyawan swasta), pekerja mandiri, hingga investor dan penerima pensiun (Non-PBI).

2. Prosedur Pendaftaran

KIS: Peserta tidak mendaftar sendiri, melainkan melalui pendataan resmi pemerintah lewat Kementerian Sosial (DTKS).

BPJS Kesehatan: Pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, salah satunya melalui aplikasi Mobile JKN dengan mengisi data diri dan memilih fasilitas kesehatan.

3. Skema Iuran Bulanan

KIS: Gratis. Seluruh iuran bulanan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah melalui APBN atau APBD.

BPJS Kesehatan: Peserta wajib membayar iuran mandiri setiap bulan yang besarannya disesuaikan dengan kelas pelayanan yang dipilih (Kelas 1, 2, atau 3).

4. Pemilihan Fasilitas Kesehatan (Faskes)

KIS: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) biasanya sudah ditentukan oleh sistem berdasarkan domisili terdekat peserta.

BPJS Kesehatan: Peserta bebas memilih FKTP sendiri, baik itu klinik swasta maupun puskesmas, sesuai preferensi saat mendaftar.

5. Hak Kelas Rawat Inap

KIS: Mendapatkan layanan di ruang rawat inap Kelas 3 dan tidak diperbolehkan untuk pindah atau naik kelas.

BPJS Kesehatan: Layanan sesuai kelas yang dipilih. Namun, peserta memiliki opsi untuk naik kelas perawatan dengan membayar selisih biaya secara mandiri.

6. Risiko Penunggakan Iuran

KIS: Tidak ada risiko tunggakan karena dijamin oleh negara.

BPJS Kesehatan: Jika iuran terlambat dibayar, status kepesertaan akan dinonaktifkan sementara dan peserta bisa terkena denda jika membutuhkan rawat inap segera setelah kartu diaktifkan kembali.

7. Masa Berlaku dan Evaluasi

KIS: Status kepesertaan dievaluasi secara berkala. Jika pemerintah menilai kondisi ekonomi peserta sudah meningkat, kepesertaan bisa dicabut.

BPJS Kesehatan: Berlaku seumur hidup selama peserta tertib membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.