Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Rp60 Triliun, Pemerintah Siapkan RISHA hingga Lahan HGU
JAKARTA, GENVOICE.ID - Bencana hidrometeorologi berskala besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendorong pemerintah menyiapkan langkah pemulihan masif dengan kebutuhan anggaran yang tidak kecil.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, total dana yang dibutuhkan untuk rekonstruksi permukiman dan infrastruktur dasar di tiga provinsi tersebut diperkirakan melampaui Rp60 triliun.
Dalam pemaparan strategis pada Kamis (15/1/2026), AHY mengungkapkan bahwa hingga Rabu (14/1/2026), tercatat 238.783 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana. Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling parah, mencapai 208.693 unit rumah rusak. Sementara itu, Sumatera Utara mencatat 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit.
Besarnya kerusakan tersebut membuat kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah diperkirakan mencapai Rp8,2 triliun. Angka ini menjadi bagian dari skema pemulihan yang lebih luas, karena pemerintah juga harus mengalokasikan sekitar Rp51,8 triliun untuk memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, serta sistem sanitasi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kita bisa mengkalkulasi, paling tidak diestimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah keluarga tersebut kurang lebih sekitar Rp8,2 triliun," ujar AHY. Ia menegaskan, keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada kecepatan mobilisasi logistik, ketersediaan alat berat, serta koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam menghadapi kondisi darurat, pemerintah memilih pendekatan cepat dengan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai sistem beton pracetak pada RISHA sebagai solusi paling realistis untuk menyediakan hunian dalam waktu singkat bagi warga terdampak.
Dalam rapat kabinet pertengahan Desember 2025, Maruarar menyebut telah menyiapkan 51 lokasi strategis untuk pembangunan hunian. Pemerintah juga melibatkan industri nasional guna menjamin pasokan material konstruksi. "Kami berkoordinasi dengan Semen Indonesia. Ini langkah baik untuk memberdayakan kemampuan dalam negeri," ujarnya.
Selain teknologi dan material, ketersediaan lahan menjadi tantangan krusial. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah menyiapkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di 32 kabupaten dan kota sebagai lokasi hunian sementara maupun relokasi. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan pemegang konsesi yang bersedia membuka lahannya demi kepentingan kemanusiaan.
Untuk Aceh, pemerintah menyiapkan 30 titik lokasi relokasi yang tersebar di Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Lhokseumawe, hingga Kota Subulussalam. Di Sumatera Utara, terdapat 13 lokasi yang mencakup Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Sementara Sumatera Barat menyiapkan delapan lokasi relokasi di Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, Agam, dan Pesisir Selatan.
Dengan skema pembiayaan besar, pemanfaatan teknologi cepat bangun, serta optimalisasi lahan HGU, pemerintah berharap pemulihan pascabencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi mampu membangun kembali permukiman yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.