Rekam Jejak Purbaya saat Menjadi Menteri Keungan Era Prabowo
JAKARTA, GENVOICE.ID - Purbaya Yudhi Sadewa resmi tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Suahasil resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian ini sekaligus mengakhiri masa jabatan Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang berlangsung sekitar satu tahun.
Purbaya sebelumnya ditunjuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati dan mulai menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Selama berada di posisi tersebut, sejumlah kebijakannya menjadi sorotan, salah satunya penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara.
Lantas, seperti apa rekam jejak Purbaya Yudhi Sadewa selama menjadi Menteri Keuangan?
Purbaya Menjabat Menkeu Selama Satu Tahun
Purbaya Yudhi Sadewa tercatat menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan selama sekitar satu tahun enam hari.
Ia dilantik pada September 2025 setelah dipercaya Presiden Prabowo untuk menggantikan Sri Mulyani.
Selama periode tersebut, Purbaya menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pernyataannya saat genap satu tahun menjadi Menteri Keuangan, Purbaya mengakui bahwa pekerjaan sebagai bendahara negara memberikan tekanan tersendiri.
Ia bahkan menyebut perubahan berat badannya sebagai salah satu gambaran beratnya menjalankan tugas tersebut.
Meski menghadapi tekanan, Purbaya mengatakan ada sisi yang membuatnya menikmati pekerjaan sebagai Menteri Keuangan. Sebagai ekonom, ia mengaku tertarik dapat melihat secara langsung bagaimana teori ekonomi diterapkan melalui kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian.
Kebijakan Rp200 Triliun Jadi Salah Satu Sorotan
Salah satu kebijakan Purbaya yang paling banyak mendapat perhatian adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong peningkatan penyaluran kredit.
Langkah tersebut diambil ketika pertumbuhan kredit perbankan dinilai masih perlu didorong. Data Bank Indonesia yang menjadi pertimbangan saat itu menunjukkan pertumbuhan kredit pada September 2025 berada di level 7,7 persen, sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Agustus yang mencapai 7,56 persen.
Purbaya berharap tambahan likuiditas dapat membuat bank lebih agresif menyalurkan kredit sehingga aktivitas ekonomi ikut bergerak.
Kebijakan tersebut kemudian menjadi salah satu ciri penting dari pendekatan Purbaya selama memimpin Kementerian Keuangan.
Purbaya Berasal dari Latar Belakang Teknik dan Ekonomi
Sebelum masuk ke pemerintahan, Purbaya memiliki perjalanan pendidikan dan karier yang cukup panjang.
Purbaya lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) dari jurusan Teknik Elektro.
Setelah menyelesaikan pendidikan di bidang teknik, Purbaya kemudian memperdalam ilmu ekonomi hingga meraih gelar Ph.D. dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Perpaduan latar belakang teknik dan ekonomi tersebut kemudian menjadi bekal dalam perjalanan kariernya sebagai ekonom dan pejabat pemerintahan.
Mengawali Karier di Danareksa
Karier profesional Purbaya dimulai pada 2000.
Ia bekerja sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute. Sekitar lima tahun kemudian, kariernya berkembang hingga dipercaya sebagai Chief Economist.
Purbaya kemudian menjabat sebagai Direktur PT Danareksa Sekuritas hingga 2008.
Pada periode tersebut, ia juga pernah menduduki posisi Komisaris PT Danareksa Investment Management serta memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari Bapepam-LK yang kini menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan.
Pengalaman di sektor keuangan tersebut menjadi salah satu fondasi penting sebelum Purbaya masuk lebih jauh ke pemerintahan.
Masuk Pemerintahan Sejak Era SBY
Karier Purbaya di pemerintahan mulai berkembang ketika ia dipercaya menjadi Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pengalaman tersebut membuat Purbaya semakin dekat dengan perumusan kebijakan ekonomi nasional.
Kariernya kemudian berlanjut pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pada Maret 2015, Purbaya ditunjuk sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP).
Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Pada 21 Mei 2018, Purbaya dipercaya sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marves.
Pernah Menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS
Salah satu posisi penting yang pernah ditempati Purbaya sebelum menjadi Menteri Keuangan adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Presiden Joko Widodo menunjuk Purbaya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS pada 3 September 2020.
Ia menggantikan Halim Alamsyah yang masa jabatannya berakhir sehari sebelumnya.
Posisi tersebut semakin memperkuat pengalaman Purbaya dalam bidang stabilitas sistem keuangan dan kebijakan ekonomi nasional.
Dari LPS, perjalanan karier Purbaya akhirnya membawanya ke posisi Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Prabowo.
Mengapa Purbaya Digantikan Suahasil?
Pergantian Menteri Keuangan pada 14 September 2026 menjadi bagian dari reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo.
Namun, pemerintah belum menyampaikan secara terbuka satu alasan spesifik yang menjadi penyebab Purbaya digantikan.
Karena itu, pergantian tersebut tidak tepat jika langsung disimpulkan sebagai akibat kegagalan satu kebijakan tertentu.
Yang jelas, Suahasil Nazara kini dipercaya melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
Suahasil sendiri bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Sebelum menjadi menteri, ia telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Suahasil Punya Tugas Menjaga Kesehatan APBN
Setelah dilantik, Suahasil mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan khusus untuk menjaga keuangan negara.
Menurut Suahasil, keuangan negara harus tetap sehat dan kredibel sehingga APBN mampu menjalankan berbagai program prioritas pemerintah.
Ia juga menekankan bahwa APBN tidak hanya harus mampu mendorong pertumbuhan, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Pergantian dari Purbaya ke Suahasil dengan demikian menjadi babak baru bagi Kementerian Keuangan.
Purbaya meninggalkan jabatan Menteri Keuangan setelah sekitar satu tahun memimpin, dengan sejumlah kebijakan yang menjadi catatan dalam perjalanan kariernya.
Sementara itu, Suahasil kini menghadapi tantangan untuk menjaga kredibilitas APBN sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap mampu mendukung agenda ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo.