Gelontoran Barang Impor dari Tiongkok Bikin Industri Lokal Merana

JAKARTA - Produk Tiongkok yang masuk secara bebas menyerbu pasar Indonesia selama ini telah mematikan para petani karena faktanya sekitar 60 persen komoditas pangan kini diimpor.

"Devisa negara setidaknya tergerus 15 miliar dolar AS untuk membeli produk petani dari negara lain," katanya, Minggu (13/7), menanggapi besarnya gelombang produk Tiongkok yang membanjiri pasar Indonesia.

Menurut Heru, selain petani dan devisa negara, industri dalam negeri juga merana, karena kelebihan barang Tiongkok dilempar ke negara yang tidak melindungi industri nasionalnya seperti RI.

Akibat lain, katanya, pelaku industri dalam negeri bukan sekadar menghadapi serbuan barang impor murah, tetapi masih ditambah pajak siluman dan pemerasan oleh para oknum pejabat yang ikut mematikan dunia usaha.

"Bagaimana kita tidak mati dari dalam dan luar dibunuh, sehingga yang terjadi adalah pengosongan produksi nasional. Sudah tidak ada lagi pengusaha yang menjadi produsen, karena lebih mudah menjadi importir. Cukup bekerja dengan oknum dan bisa membanjiri pasar Indonesia, sehingga kesannya kalau lebih murah kenapa tidak? Akibatnya, kita makin sulit membangun produksi nasional," jelas Heru.

Menurut Heru, harga produk Tiongkok di pasar bias lebih murah karena mereka banting harga. Tindakan tersebut bukan hanya merusak tatanan pasar, tetapi juga merusak industri di negara penerima produknya dan juga merusak ekonomi mereka sendiri.

"Akibatnya, negara lain akan menutup pintu perdagangannya dengan Tiongkok, sayangnya RI bukan hanya tidak peduli bertahun-tahun, tetapi tindakan tersebut dibiarkan, padahal kita negara lemah. Hal itu karena pejabat RI yang menentukan perdagangan dunia tidak memahami kalau membuka pasar seluas-luasnya untuk produk Tiongkok itu membunuh kita," kata Heru.

Memukul Balik

Ambisi Tiongkok untuk mendominasi pasar global dengan memproduksi berbagai barang dan jasa dengan harga yang terkesan sangat murah dibanding dengan produk kompetitornya kini mulai menghadapi tantangan. Bahkan, upaya Tiongkok membanjiri berbagai pasar di dunia dengan produk murahnya itu, kini bisa memukul balik perekonomian mereka terutama subsidi besar-besaran yang selama ini diberikan Pemerintah.

Negara ekonomi terbesar kedua dunia itu kini berada dalam kondisi yang disebut dengan "Tiongkok Involution" yakni suatu situasi ekonomi di mana sudah melakukan berbagai upaya yang besar, tetapi kemajuan yang mereka capai seperti terjadi stagnasi dalam masyarakat dan ekonomi Tiongkok.

Hal itu karena mereka memproduksi barang yang sama terlalu banyak, sehingga terpaksa banting harga yang berakibat pada kegagalan memperoleh keuntungan yang wajar. Dengan demikian, tinggal menunggu satu per satu produknya runtuh. Langkah Tiongkok itu sebenarnya sudah diperingatkan oleh negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS), kalau negara Tirai Bambu itu sudah over supply, tetapi tidak digubris dan akhirnya negara mitra dagang mereka menggunakan tarif sebagai instrumen untuk membendung masuk ke negara mereka.

Negara Konsumen

Masalah baru papar Heru muncul ketika Indonesia menjadi salah satu negara konsumen di dunia, karena tidak mempunyai duit atau pendapatan yang memadai. Dalam situasi pelik itu, akhirnya harus meminjam atau berutang yang digunakan untuk makan dan konsumsi rumah tangga lainnya.

Menurut Heru, Pemerintah jangan heran kenapa pendapatan pajak negara turun karena memang penduduk Indonesia tidak produktif secara nasional. Penerimaan pajak jelasnya hanya bisa meningkat kembali jika industri nasional bertumbuh. Pajak yang semakin menyusut itu, pada akhirnya menimbulkan lubang defisit anggaran yang semakin besar. Tiap tahun defisitnya semakin naik, sebagian besar untuk cicil utang dan birokrasi, belum lagi yang dikorupsi.

Pajak konsumsi pun semakin menipis karena konsumsi dari barang impor dan daya beli menipis. Angkatan kerja pun banyak yang menganggur, sehingga saya beli dan konsumsi turun.

Pada akhirnya ekonomi secara nasional melemah karena kebergantungan pada ekonomi konsumsi yang tidak produktif. Belum lagi implikasi dari bubble properti yang sekarang baru dirasakan karena intermediasi. Banyak dana bank disalahgunakan untuk spekulasi properti dan kredit konsumsi.

Pasar modal pun ikut terimbas karena tidak banyak potensi perusahaan yang mempunyai pertumbuhan sehat sebagai perusahaan publik. "Implosion of economy" pun kini dei depan mata yaitu satu kondisi ekonomi yang menyusut ke dalam karena salah urus. Pengelolaan negara dari rezim ke rezim melalui kebijakannya mematikan industri nasional.

Fenomena itu terlihat pada kebergantungan pada utang, daya beli masyarakat turun dan sulitnya memperoleh pekerjaan. Kalau di Jakarta saja ada petugas kebersihan bergelar sarjana, bagaimana dengan di daerah?.

Tiongkok Tidak Kuat

Lebih lanjut Heru mengatakan kalau Tiongkok saja tidak kuat menghadapi jika AS menutup pintu pasar mereka, maka negara-negara lain termasuk Indonesia harus belajar dari kondisi tersebut.

Apalagi Menlu AS Marco Rubio pernah mengatakan jika dunia terbiasa keenakan berdagang dengan AS, begitu fasilitas ditiadakan mereka langsung komplain. "Amerika punya hak melindungi pasar dan industri dalam negeri mereka, apalagi Trump sebagai pebisnis sangat pintar, Indonesia juga seharunsya begitu," ungkap Heru.

Dia pun berharap Presiden Prabowo Subianto yang saat ini berkuasa mengerti dan paham kalau oligarki hanya menguntungkan kepentingan kelompok, tetapi negara lemah.

"Oligarki merusak karena kepentingan kelompok selalu abaikan kepentingan nasional. Seharusnya seperti Trump yang memperkuat kepentingan nasional," katanya.

Saat ini industri di AS meningkat, karena dengan meningkatkan daya saing, dana yang besar digunakan untuk investasi ke sektor riil sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Investor asing pun masuk karena lebih murah jika mereka produksi di AS.

AS jelasnya sekarang berpegang pada prinsip kalau investor tidak mau kena tarif, harus berinvestasi di AS, karena pasar begitu besar di mana 40 persen dari ekspor dunia masuk ke negara ekonomi terbesar dunia itu.

"Dia punya daya tawar yang tinggi, makanya kenapa AS disebut negara adidaya. Beda dengan RI yang malah lebih ngemis utang. Salah siapa?. Kita menawari sumber daya alam, sedangkan mereka juga punya," katanya.

Apalagi, sudah menjadi fakta kalau kebergantungan pada SDA adalah Dutch Desease (penyakit Belanda-red) tidak pernah memakmurkan rakyat. Sekarang, malah coba diulang lagi dengan hanya mengandalkan kekayaan alam, tanpa ada daya saing teknologi.

Diminta pada kesempatan terpisah, Doktor Ekonomi lulusan Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabinus Beni mengatakan, kalau AS mengenakan tarif ke produk RI, maka para eksportir tidak akan bisa berdagang lagi yang akan berdampak pada hilangnya devisa dan rupiah pun terancam semakin terpuruk.

Oleh sebab itu, dia meminta Pemerintah, bagaimana pun Indonesia masih sangat butuh AS sebagai mitra. Apalagi utang dalam dollar AS sangat besar. Surplus perdagangan dengan AS menentukan apakah menjadi defisit, atau masih ada tidak surplus devisa untuk digunakan mengimpor barang modal.

"Kalau mau membangun fondasi industri dan pertanian, Pemerintah hanya perlu menutup impor barang substitusi, dan kita harus bekerja dengan negara yang mempunyai teknologi dan industri yang setuju kita gunakan sebagai balancing untuk perdagangan dengan mereka," kata Sabianus.

Misalnya, RI perlu impor barang modal, mesin dan teknologi, meskipun Tiongkok dan Jepang bisa menawarkan harga lebih murah, namun terpaksa harus membeli dari AS sehingga tidak kena tarif 32 persen. Selisih harga katanya tidak signifikan dibanding implikasi tarif. Tapi, perlu mengakali kebijakan tarif itu, agar ekspor Indonesia tidak mati.

"Faktanya Indonesia juga mengimpor kedelai, gandum, jagung, beras, gula, beli dari mereka saja walau lebih mahal sedikit. Kita bisa coba mencari barang konsumen dari AS yang dipakai di Indonesia, walaupun tidak semurah Tiongkok. Barang dari AS pun jangan dikenakan tarif, supaya barang RI ke sana juga tidak dikenakan tarif," pungkasnya.