Yusril Buka Suara soal Film ‘Pesta Babi’, Singgung Kritik hingga Nobar yang Dibubarkan

JAKARTA, GENVOICE.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai kritik yang disampaikan dalam film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita masih berada dalam batas yang wajar. Menurutnya, masyarakat tidak perlu terpancing hanya karena judul film yang dianggap kontroversial dan provokatif.

Dalam keterangannya pada Kamis (14/5/2026), Yusril mengakui bahwa penggunaan istilah "Pesta Babi" memang bisa memunculkan berbagai penafsiran di tengah publik. Namun, ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari strategi pembuat film untuk menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang diangkat.

Ia menyebut kritik terhadap pemerintah maupun proyek nasional merupakan sesuatu yang lumrah dalam negara demokrasi. Karena itu, Yusril meminta masyarakat melihat isi film secara menyeluruh sebelum memberikan penilaian.

Menurutnya, publik justru sebaiknya menonton film tersebut terlebih dahulu lalu mendiskusikannya secara terbuka. Ia menilai perdebatan dan perbedaan pandangan merupakan hal yang sehat karena dapat mendorong masyarakat menjadi lebih kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan kebijakan pemerintah.

Yusril juga mengatakan pemerintah bisa mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan dalam film dokumenter tersebut, terutama terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Dalam film itu, proyek tersebut disebut menimbulkan kekhawatiran terhadap lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat Papua, hingga kelestarian alam.

Meski demikian, Yusril menjelaskan bahwa pembukaan lahan untuk proyek tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Joko Widodo. Saat itu, proyek berjalan bersamaan dengan proses pemekaran wilayah di Papua.

Program tersebut kemudian diteruskan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Yusril menegaskan seluruh proyek strategis nasional telah melalui berbagai kajian sebelum dijalankan demi mendukung kesejahteraan masyarakat.

Walau begitu, ia menekankan pemerintah tetap terbuka menerima kritik dan masukan dari publik apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, evaluasi tetap diperlukan agar proyek yang dijalankan bisa berjalan lebih baik dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

Selain membahas isi film, Yusril juga menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter tersebut. Ia menyebut di sejumlah kampus, kegiatan pemutaran film masih berlangsung tanpa hambatan.

Karena itu, ia menilai pembubaran nobar yang sempat terjadi bukan merupakan instruksi resmi dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara nasional.

Pernyataan Yusril pun kembali memicu perhatian publik di media sosial. Banyak masyarakat ikut menyoroti polemik film dokumenter tersebut, mulai dari isi kritik yang disampaikan hingga kebebasan masyarakat dalam menonton dan mendiskusikan karya dokumenter di ruang publik.