Perusahaan yang Berkontribusi Turunkan Emisi Karbon Patut Diberi Insentif

JAKARTA- Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Muhammad Madya, mengatakan, pemerintah memang perlu selalu mengedepankan kebijakan yang berorientasi untuk menekan efek Gas Rumah Kaca (GRK), karena terbukti dampak perubahan iklim dapat merugikan perekonomian.

"Dampak iklim ini mengancam kehidupan dan mata pencaharian misalnya, kelangkaan pangan dan hilangnya tempat tinggal, dan berdampak negatif pada pertumbuhan. Tapi sekarang dunia semakin sadar akan ancaman emisi GRK," katanya, Rabu (12/11), menanggapi isu emisi karbon yang tengah dibahas di forum COP30 UNFCCC, Belem, Brasil.

Bagi pemerintah, ia menambahkan, saran yang bisa diberikan adalah pemberian reward pada perusahaan yang telah berusaha dan berkontribusi dalam penurunan emisi karbon.

Sebab, dengan rewards, perusahaan dimotivasi oleh insentif untuk meningkatkan nilai pasar. Inisiatif karbon tingkat perusahaan yang efektif dapat meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi biaya modal yang akhirnya secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan.

Investor pasar modal juga harus memperhatikan penurunan emisi yang dilakukan perusahaan ketika memilih saham perusahaan untuk dimasukkan dalam portofolio investasinya karena perusahaan yang mengurangi emisi karbon terbukti memiliki kinerja yang lebih baik.

Pasar Karbon

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) yang mengirim delegasi pada acara tersebut, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat integritas dan kolaborasi global dalam pengembangan pasar karbon.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/11), menyatakan Indonesia menyambut baik semangat kolaborasi yang diusung oleh Coalition to Grow Carbon Markets dan mendukung Shared Principles yang menjadi pedoman bagi perusahaan dan pemerintah dalam memastikan integritas tinggi dalam pemanfaatan kredit karbon.

"Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra untuk memastikan bahwa pasar karbon benar-benar berintegritas tinggi, tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendorong pembangunan berkelanjutan," kata Rohmat pada acara Coalition to Grow Carbon Markets yang diselenggarakan di Paviliun Singapura, COP30 UNFCCC, Belem, Brasil.

Dalam kesempatan itu, Wamenhut menyampaikan apresiasi kepada negara-negara penggagas Coalition to Grow Carbon Markets atas kepemimpinannya dalam memajukan pasar karbon global yang kredibel dan transparan.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Singapura selaku Ketua Bersama Koalisi atas penyelenggaraan acara yang mendorong aksi bersama untuk memobilisasi pembiayaan sektor swasta melalui pasar karbon," katanya.

Sebagai bagian dari semangat kolaborasi tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi Kenya, Inggris, Singapura, Perancis, dan Panama atas perannya dalam membentuk Koalisi tersebut.

Indonesia, lanjutnya, menilai inisiatif ini penting untuk mempercepat aksi iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk memastikan bahwa pasar karbon bersifat kredibel, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.

Lebih lanjut, Wamenhut menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat arsitektur pasar karbon nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem pasar karbon nasional yang kuat, inklusif, dan terhubung secara global.

"Strategi kami jelas yaitu memastikan kejelasan aturan, menyelaraskan standar Measurement, Reporting, and Verification (MRV) nasional dengan praktik global, serta menarik investasi untuk mendukung solusi mitigasi berbasis alam," kata Rohmat.

Cegah Deforestasi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mendorong Pemerintah untuk lebih serius mendorong Tropical Forests Forever Facility (TFFF) atau Fasilitas Hutan Tropis Selamanya, yang diinisiasi Brasil dan Indonesia sudah berkomitmen di dalamnya.

Menurut Bhima, bursa karbon Indonesia memang sudah mulai, tetapi masih sepi peminat. Itu karena adanya kebingungan antara catatan karbon dengan apakah betul- betul hutan yang sudah dijual di bursa karbon benar benar bisa mencegah deforestasi ternyata tidak.

"Jadi banyak keraguan terkait bursa karbon sebagai solusi iklim, begitu juga ada bursa karbon itu dianggap si perusahaan yang tetap mendorong emisi karbon yang cukup tinggi dia bisa "cuci dosa" dengan beli bursa karbon, beli kredit karbon," katanya.

Hal itulah kata Bhima yang memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan, apakah bursa karbon ini dianggap sebagai solusi atau sebenarnya dia tidak menyelesaikan penurunan emisi karbon secara signifikan.

"Kalau ada perusahaan di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang tetap beroperasi normal tetapi dia membeli di bursa karbon berarti tidak ada perubahan untuk mencapai satu setengah derajat celcius," katanya.