sebanyak 60 Anggota Parlemen Inggris Desak Pengakuan Palestina dan Hentikan Genosida di Gaza

JAKARTA, GENVOICE.ID - Hampir 60 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris mendesak pemerintah untuk segera mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka.

Dilansir dari Antara, bersamaan dengan itu, mereka juga menyerukan tindakan segera menghentikan apa yang disebut sebagai "pembersihan etnis" yang sedang terjadi di Gaza.

Surat terbuka yang diinisiasi oleh kelompok Labour Friends of Palestine and the Middle East ini telah ditandatangani oleh 58 anggota parlemen dari berbagai spektrum politik Partai Buruh, mulai dari kelompok sentris hingga sayap kiri. Surat tersebut telah resmi disampaikan kepada Menteri Luar Negeri baru Inggris David Lammy pada Kamis (11/7) lalu.

Dalam suratnya, para anggota parlemen mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap rencana Israel membangun "kota kemanusiaan" berupa tenda-tenda di wilayah Rafah yang hancur. Mereka menegaskan bahwa rencana ini merupakan bentuk pemindahan paksa warga sipil Palestina yang tidak dapat diterima.

"Dengan rasa urgensi yang tinggi, kami menyampaikan keprihatinan atas rencana pemindahan paksa warga Palestina di Gaza ke kamp-kamp tenda di Rafah tanpa memberikan pilihan kepada mereka," bunyi surat tersebut.

Para legislator dengan tegas menyebut keadaan ini sebagai bentuk "pembersihan etnis".

Tuntutan konkret yang diajukan meliputi:

1. Pengakuan segera Palestina sebagai negara berdaulat
2. Pencabutan pembekuan dana untuk UNRWA
3. Penerapan sanksi ekonomi terhadap produk-produk pemukiman ilegal Israel
4. Dukungan aktif untuk proses pembebasan sandera

Para anggota parlemen mengkritik bahwa sikap Inggris yang selama ini belum mengakui Palestina justru melemahkan komitmennya sendiri terhadap solusi dua negara.

"Dengan tidak mengakui Palestina, kami sebenarnya memperkuat status quo yang mengarah pada aneksasi wilayah Palestina secara de facto," tulis mereka.

Meskipun telah berkuasa, pemerintahan Buruh pimpinan Perdana Menteri Keir Starmer hingga kini belum memberikan sinyal perubahan kebijakan terkait pengakuan Palestina. Sementara itu, konflik di Gaza telah memasuki bulan ke-10 dengan korban jiwa warga sipil yang terus bertambah dan kerusakan infrastruktur yang semakin meluas.