Bikin Elus Dada! Kemensos Habiskan Rp4,14 Miliar Hanya untuk Bingkai Foto Prabowo-Gibran
JAKARTA, GENVOICE.ID -Kementerian Sosial (Kemensos) menuai kritik publik setelah terungkapnya anggaran pengadaan bingkai foto Prabowo-Gibran senilai Rp4,14 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk melengkapi atribut kenegaraan di ruang kelas program Sekolah Rakyat.
Meskipun dinilai sebagai agenda rutin, besarnya angka yang dikeluarkan pada tahun 2025-2026 ini memicu perdebatan mengenai prioritas anggaran di tengah upaya pengentasan kemiskinan.
Rincian Paket Pengadaan Jumbo
Berdasarkan data dari platform Inaproc, proyek pengadaan ini terbagi menjadi empat paket yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Menariknya, lonjakan anggaran terbesar terjadi pada tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp2,72 miliar.
Jika ditinjau dari harga satuan pada katalog vendor, rincian biaya per unitnya meliputi:
-
Bingkai dan Cetak Foto: Rp529 ribu per unit.
-
Lambang Garuda: Rp345 ribu per unit.
Respons Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul)
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, membenarkan adanya pengadaan atribut kenegaraan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari kelengkapan fasilitas ruang kelas di Sekolah Rakyat.
Meski begitu, Gus Ipul menyerahkan detail teknis pemilihan vendor dan penetapan harga kepada jajarannya.
"Saya membenarkan adanya pengadaan tersebut, namun detail teknis berada di bawah tanggung jawab pejabat pengadaan di kementerian," jelas Gus Ipul melalui unggahan media sosial, Selasa (12/5/2026).
Meskipun pengadaan atribut presiden dan wakil presiden adalah agenda rutin di setiap pergantian kepemimpinan, alokasi anggaran miliaran rupiah ini memicu kritik dari masyarakat.
Publik mempertanyakan skala prioritas penggunaan APBN, mengingat Kemensos memiliki tugas utama dalam program pengentasan kemiskinan.
Meskipun pengadaan atribut kenegaraan adalah prosedur rutin, besarnya anggaran yang mencapai Rp4,14 miliar ini tetap memicu tanda tanya besar di benak publik. Bagaimana menurut Gen, apakah angka tersebut wajar untuk fasilitas pendidikan rakyat? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar.