Menko Perekonomian RI Dinilai Lemah Pimpin Negosiasi Kesepakatan Dagang dengan AS
JAKARTA- Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, negosiasi dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) memakan waktu yang panjang dibanding Malaysia.
"Mereka jauh lebih cepat sehingga banyak manfaat bagi pelaku usaha Malaysia dibanding Indonesia terutama di sektor sawit," kata Bhima, Kamis (11/12), merespons pernyataan pejabat USTR, Jamieson Greer yang mengatakan masih perlu bicara dengan pejabat Indonesia untuk melanjutkan pembicaraan kesepakatan dagang yang belum kelar.
Menurut Bhima, persoalannya terletak pada tim negosiasi yang serba tanggung. Menko perekonomian dinilai lemah memimpin negosiasi. "Kalau Pemerintah tidak niat, ya tinggalkan AS dan beralih ke Uni Eropa yang sudah punya kesepakatan IEU Cepa atau Kanada yang juga punya kerja sama serupa dengan Indonesia," kata Bhima.
Posisi Indonesia yang maju mundur jelasnya membuat energi untuk negosiasi terkuras. Padahal banyak peluang penting untuk diversifikasi negara tujuan ekspor.
Diminta dalam kesempatan terpisah, Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sapto Daryono, menilai rencana pembicaraan lanjutan antara Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dan pemerintah Indonesia menjadi peluang penting bagi penguatan industri nasional yang berorientasi ekspor.
Ia mengatakan kesepakatan dagang bilateral yang tengah dibahas dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi beragam sektor, termasuk furnitur, kerajinan, dan komoditas manufaktur bernilai tambah.
Menurut Sapto, pelaku industri di daerah memerlukan kepastian dan stabilitas perdagangan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspansi pasar.
"Amerika Serikat adalah salah satu pasar terbesar bagi produk ekspor Indonesia. Setiap langkah menuju kesepakatan yang lebih jelas akan membantu industri, baik skala besar maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk merencanakan investasi dan produksi dengan lebih percaya diri," kata Sapto.
Jika Indonesia jelas Sapto berhasil menjalin kesepakatan seperti Malaysia dan Kamboja, posisi produk ekspor Indonesia akan semakin kompetitif. Dengan rantai pasok yang kuat dan kemampuan produksi yang terus berkembang, Indonesia dinilai mampu memanfaatkan kerja sama dagang tersebut untuk meningkatkan pangsa pasar di Amerika Serikat.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh klausul dalam kesepakatan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan, legalitas bahan baku, serta perlindungan terhadap pelaku industri kecil.
"Kesepakatan dagang tidak boleh hanya menguntungkan di tingkat makro. UMKM harus ikut merasakan manfaatnya karena merekalah tulang punggung industri ekspor, termasuk di DIY," kata Sapto.
ASMINDO DIY berharap pemerintah dapat memprioritaskan isu penurunan hambatan tarif, penyederhanaan prosedur ekspor, serta pengakuan internasional terhadap standar mutu Indonesia dalam pertemuan dengan USTR.
Sapto menegaskan bahwa industri siap bersaing sepanjang pemerintah memberikan kepastian regulasi dan membuka akses pasar yang lebih adil.
"Kami berharap pembicaraan ini menjadi langkah konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekspor Indonesia," ujarnya.
Membahas Kemajuan
Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Jamieson Greer menyatakan bahwa pihaknya akan segera berbicara dengan pejabat Indonesia pada Kamis (11/12) untuk membahas kemajuan kesepakatan dagang bilateral.
"Saya akan menggelar pembicaraan dengan mitra di Indonesia besok pagi, untuk membicarakan perkembangan. Anda tahu, saya ingin melihat kesepakatan ini selesai," kata Greer di sebuah diskusi daring bersama wadah pemikir Dewan Atlantik, Rabu (10/12).
"Saya pikir hal tersebut sesuai dengan kepentingan mereka, begitu pula dengan kami," sebut Greer dalam diskusi yang membahas setahun kebijakan perdagangan global AS di bawah Presiden Donald Trump itu.
Ia meyakini bahwa Indonesia dapat menyusul Malaysia dan Kamboja, dua negara yang sebelumnya telah menandatangani kesepakatan dagang dengan AS di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Oktober lalu.