Gibran Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Rapat Paripurna DPR Bahas Pemakzulan Batal
JAKARTA, GENVOICE.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut membuat rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran batal digelar.
Pembatalan rapat paripurna tersebut dikonfirmasi melalui surat pemberitahuan yang diterima pada Kamis. Sebelumnya, DPR telah menjadwalkan rapat pada pukul 14.00 WIB dengan salah satu agenda membahas usulan HMP terhadap Gibran.
"Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan," demikian isi surat pembatalan rapat paripurna.
Keputusan Gibran untuk mengundurkan diri sekaligus mengubah arah proses politik yang tengah berlangsung di parlemen. Sebab, usulan HMP yang sebelumnya diajukan sejumlah anggota DPR berkaitan dengan desakan agar jabatan Gibran sebagai wakil presiden diproses melalui mekanisme pemakzulan.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis siang. Setelah menerima surat tersebut, MPR segera menindaklanjutinya dengan menggelar rapat pimpinan.
Penyerahan surat itu menjadi perkembangan terbaru setelah isu pengunduran diri Gibran ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.
Niat tersebut muncul di tengah dinamika politik dan persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik. Namun, perkembangan pada Kamis ini menunjukkan bahwa Gibran telah mengambil langkah dengan menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada MPR.
Rapat Paripurna DPR yang Bahas HMP Resmi Dibatalkan
Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, DPR sebenarnya telah menyiapkan rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Salah satu agenda yang direncanakan dalam rapat tersebut adalah membahas usulan HMP terhadap Gibran.
Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR dari sejumlah fraksi menandatangani usulan itu karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
HMP merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran oleh pejabat negara. Dalam konteks ini, usulan tersebut berkaitan dengan upaya membawa persoalan jabatan Gibran ke proses politik yang lebih lanjut.
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, agenda pembahasan HMP tidak lagi dilanjutkan melalui rapat paripurna yang telah dijadwalkan. Pembatalan tersebut menandai perubahan situasi politik yang sebelumnya berpusat pada usulan pemakzulan.
Pengusul HMP Hormati Keputusan Gibran
Pembatalan rapat paripurna turut dikonfirmasi anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin. Ia merupakan salah satu anggota DPR yang ikut mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.
Khozin mengaku menghormati pilihan dan keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Menurutnya, setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri, usulan HMP yang sebelumnya diajukan anggota DPR tidak lagi relevan untuk diteruskan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa keputusan Gibran mundur berdampak langsung terhadap proses politik yang sedang berjalan di DPR. Meski begitu, tindak lanjut surat pengunduran diri kini berada di tangan MPR melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Dengan penyerahan surat tersebut, perhatian publik selanjutnya tertuju pada langkah MPR dalam memproses pengunduran diri Gibran. Perkembangan ini sekaligus mengakhiri agenda rapat paripurna DPR yang sebelumnya direncanakan membahas usulan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.