Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Surat Pengunduran Diri Diserahkan ke Prabowo

JAKARTA, GENVOICE.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026), ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat di parlemen terkait polemik dokumen pendidikannya.

Seorang sumber yang disebut dekat dengan Gibran menyatakan surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sumber itu membenarkan kabar pengunduran diri Gibran saat dikonfirmasi mengenai informasi tersebut.

"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," kata sumber tersebut.

Kabar pengunduran diri ini juga mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh politik. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut membenarkan informasi tersebut, sementara Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mengetahui kabar penyerahan surat itu secara langsung.

Sebelumnya, Gibran juga disebut telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik dan persoalan dokumen pendidikan yang tengah dihadapi putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.

Meski kabar penyerahan surat pengunduran diri telah beredar, belum ada kepastian mengenai tindak lanjut resmi dari Presiden maupun proses konstitusional yang harus dijalankan. Dengan demikian, informasi tersebut masih perlu dibedakan dari keputusan resmi mengenai status Gibran sebagai Wakil Presiden.

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

Kabar Gibran mundur muncul di tengah tekanan politik yang menguat di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.

Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi dengan rincian PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.

Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi. Pertemuan tersebut juga dihadiri dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Sejumlah fraksi menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden setelah muncul dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya. Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi anggota DPR untuk mendorong penggunaan hak konstitusional parlemen.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Namun, pengajuan usulan tersebut tidak secara otomatis membuat Gibran diberhentikan dari jabatannya karena masih ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui.

Polemik Ijazah Gibran Jadi Persoalan di Parlemen

Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang memicu desakan politik di DPR. Perdebatan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi seorang calon presiden maupun wakil presiden.

Pada awal Oktober 2026, salah satu bagian pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah pendidikan luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Temuan tersebut berkaitan dengan dokumen yang digunakan untuk membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA di luar negeri. Persoalan itu kemudian kembali menjadi perhatian setelah muncul putusan dari Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum. Putusan tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan Gibran.

Meski demikian, usulan penggunaan HMP oleh anggota DPR tetap harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Persoalan dokumen pendidikan dan proses politik yang berjalan tidak bisa langsung disamakan dengan keputusan pemberhentian Wakil Presiden.

Gibran Sebelumnya Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam

Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri mencuat, Gibran disebut telah bertemu dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas sejumlah persoalan yang tengah berkembang.

Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, ia juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait persoalan yang sedang dihadapinya. Salah satu saran yang diterima adalah memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prabowo juga disebut menyarankan agar Gibran menghadirkan dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari proses pembuktian. Selain itu, ia diminta berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kemungkinan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Di sisi lain, Dasco mengaku belum mengetahui secara langsung kabar penyerahan surat pengunduran diri tersebut. Ia menyatakan tidak ada pembicaraan mengenai hal itu ketika bertemu Prabowo dalam acara peringatan HUT ke-15 Partai NasDem pada Rabu malam.

Hingga kini, kabar pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian di tengah perkembangan polemik dokumen pendidikan dan usulan HMP di DPR. Kepastian mengenai statusnya sebagai Wakil Presiden bergantung pada keterangan resmi serta proses yang harus dijalankan sesuai konstitusi.