4 Partai Koalisi Prabowo Berpeluang Ajukan Cawapres Pengganti Gibran, Ini Daftar Nama Kandidatnya
JAKARTA, GENVOICE.ID - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka pembahasan mengenai sosok yang akan menggantikannya. Empat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dinilai memiliki peluang untuk mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro, menyebut empat partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Keempatnya merupakan partai yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
"Dari pasangan Pak Presiden ini kan yang mengusung adalah Gerindra, kemudian Golkar, PAN, dan Demokrat. Nah, keempat partai ini punya peluang untuk mengirimkan nama ke Presiden untuk menjadi pengganti Mas Gibran," ujar Agung dalam sebuah program wawancara pada Kamis (12/11/2026).
Deretan Nama yang Berpeluang Diusulkan Partai KIM
Agung menyebut sejumlah tokoh yang berpotensi masuk dalam daftar kandidat dari masing-masing partai. Dari Partai Gerindra, terdapat tiga nama yang dinilainya memiliki peluang untuk diusulkan kepada Prabowo.
Ketiga nama tersebut adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Ketiganya dinilai memiliki posisi strategis di lingkungan pemerintahan maupun parlemen.
Sementara itu, dari Partai Golkar, Agung menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai sosok yang berpeluang diajukan. Adapun PAN dan Partai Demokrat juga memiliki nama yang dinilai potensial untuk masuk dalam pembahasan.
"Di PAN, Pak Zulhas (Zulkifli Hasan). Bagaimana di Demokrat? Otomatis Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," ujar Agung.
Meski sejumlah nama telah disebut, Agung menilai peluang kandidat dari luar partai politik tetap terbuka. Ia berharap Prabowo juga mempertimbangkan sosok teknokrat atau profesional yang dinilai mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan nasional.
Menurut Agung, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan kompleks, terutama di bidang ekonomi, hukum, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena itu, figur yang memiliki kapasitas untuk menangani persoalan tersebut juga dinilai layak dipertimbangkan.
"Saya kira peluang itu masih ada ya. Karena kita berharap memang muncul teknokrat ataupun profesional yang di awal saya sampaikan, demi penyelesaian masalah-masalah yang cukup beragam dan kompleks di Tanah Air, terutama soal-soal ekonomi, soal-soal hukum, soal-soal karhutla, dan seterusnya," ujar Agung.
Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama
Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Batas waktu tersebut dihitung sejak MPR mengeluarkan surat permintaan kepada Presiden untuk mengajukan kandidat pengganti Gibran.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis siang. Gibran juga meminta agar lembaga tersebut segera memproses surat yang telah diserahkannya.
"Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut," ujar Muzani.
Setelah rapat pimpinan, MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas langkah selanjutnya setelah menerima surat pengunduran diri Gibran.
Muzani menambahkan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan wakil presiden definitif. Dengan demikian, proses pengajuan kandidat oleh Presiden dan pemilihan pengganti Gibran akan menjadi tahapan penting dalam menentukan susunan kepemimpinan nasional berikutnya.