Orang Kaya Dilarang Beli Pertalite, Pemerintah Siapkan Aturan Pembatasan BBM Subsidi: Masyarakat Mampu Mesti Siap Beralih

JAKARTA, GENVOICE.ID -Pemerintah terus mematangkan rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Pertalite, guna memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran.

Melalui skema pembatasan ini, kelompok masyarakat berkategori mampu,seperti rumah tangga yang berada pada desil 9 dan 10, berpotensi tidak lagi diizinkan membeli Pertalite di SPBU. Bagi Anda yang ingin mengetahui kriteria serta mekanisme sistem yang tengah disiapkan pemerintah, simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Pemerintah Kaji Sistem Uji Coba Pertamina

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji sistem pembatasan pembelian BBM subsidi yang dikembangkan oleh PT Pertamina. Sistem tersebut dirancang untuk mengidentifikasi profil ekonomi konsumen saat melakukan transaksi BBM.

Melalui sistem ini, masyarakat yang tergolong dalam kelompok ekonomi desil 9 dan 10 akan secara otomatis terdeteksi sehingga tidak dapat membeli Pertalite, melainkan diarahkan untuk mengonsumsi BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Penerapan pembatasan Pertalite akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang usai seluruh mekanisme dinyatakan siap.

Bahlil Sebut Mobil Mewah Tak Layak Nikmati BBM Subdisi

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola subsidi energi agar tidak lagi melenceng dari sasaran awal. Menurutnya, masih banyak kelompok masyarakat mampu yang turut menikmati fasilitas BBM bersubsidi.

Selain mendasarkan pembatasan pada profil ekonomi (desil), pemerintah juga membuka opsi pembatasan berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan. Bahlil menegaskan bahwa kendaraan kategori mewah, seperti BMW atau Mercedes-Benz, sudah sepatutnya tidak menggunakan minyak bersubsidi.

Tak hanya sektor BBM, pemerintah juga berencana memperketat distribusi LPG 3 kg agar seluruh bantuan di sektor minyak dan gas bumi (migas) dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Rencana pembatasan pembelian Pertalite menjadi langkah strategis pemerintah dalam merestrukturisasi subsidi energi agar tepat sasaran serta menekan beban anggaran negara. Dengan kesiapan sistem yang tengah diuji coba oleh Pertamina, masyarakat diimbau untuk bersiap mengikuti ketentuan baru ini demi mewujudkan keadilan distribusi energi bagi seluruh lapisan masyarakat.