RANS Klarifikasi soal Temuan ICW, Akui Kontrak Kerja Sama dengan Dua Kementerian Rp14,7 Miliar

JAKARTA, GENVOICE.ID - PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) akhirnya memberikan penjelasan terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerja sama tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan perusahaan RANS yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Penjelasan itu disampaikan melalui keterbukaan informasi di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). RANS menyatakan bahwa setiap kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Perusahaan juga menyebut proses kerja sama dapat dilakukan melalui platform pengadaan pemerintah, seperti Inaproc.id dan e-catalogue.com. Kedua platform tersebut dapat diakses oleh masyarakat sehingga proses pengadaan bisa diketahui secara terbuka.

RANS Jelaskan Ekosistem Konten Sudah Dibangun Sejak 2024

RANS turut menjelaskan bahwa ekosistem dan kekayaan intelektual atau Intellectual Property (IP) yang digunakan dalam kerja sama tersebut sudah dikembangkan sejak pertengahan 2024. Salah satunya adalah The Dudas-1 yang disebut telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) pada Oktober 2024.

Dengan demikian, menurut perusahaan, pengembangan ekosistem konten tersebut telah berlangsung sebelum adanya penunjukan kerja sama dari pihak kementerian. RANS juga memahami munculnya perhatian publik mengenai kemungkinan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki posisi sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

"Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden," jelas Sekretaris RANS Chintami M. Sihombing melalui keterbukaan informasi, Selasa (10/11/2026).

RANS menegaskan bahwa perusahaan tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan setiap instansi dalam menjalankan proses pengadaan. Persyaratan tersebut mencakup aspek administratif, teknis, hingga komersial sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel," ungkap RANS.

Ini Tujuan Kerja Sama RANS dengan Kemenbud dan KKP

RANS kemudian memaparkan tujuan kerja sama dengan masing-masing kementerian. Bersama Kemenbud, perusahaan menjalankan kampanye promosi museum-museum di Indonesia melalui konten interaktif untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat berkunjung ke museum.

Sementara itu, kerja sama dengan KKP berkaitan dengan produksi dan penyebarluasan konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya kelautan. Kampanye tersebut juga bertujuan memperkenalkan potensi industri perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, RANS bekerja sama dengan The Dudas-1 untuk mengemas materi edukasi melalui konsep perjalanan dan touring. Konten tersebut menampilkan sejumlah kegiatan, mulai dari budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan di Cemaga Utara, Natuna.

Fasilitas yang diperkenalkan dalam konten tersebut antara lain cold storage dan pabrik es. RANS menyebut materi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai potensi sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat.

Rincian Nilai Kontrak RANS Capai Rp14,7 Miliar

Terkait nilai kerja sama, RANS membenarkan bahwa total kontrak dengan Kemenbud dan KKP mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Nilai tersebut terbagi menjadi sekitar Rp3,9 miliar untuk kampanye Kemenbud dan Rp10,8 miliar untuk tiga kampanye KKP.

Dari kerja sama dengan Kemenbud, perusahaan menyebut telah menghasilkan 25 output. Sementara itu, tiga kampanye bersama KKP diklaim menghasilkan sebanyak 120 output.

RANS menjelaskan bahwa penentuan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan perusahaan untuk melayani klien lainnya. Perhitungan tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan, serta hasil pekerjaan yang disepakati.

"(Nilai) Mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi penyelenggaraan kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan kegiatan, serta deliverables lainnya yang disepakati," ungkap RANS.

Perusahaan juga menekankan bahwa anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar publikasi di media sosial. Nilai kontrak turut mencakup biaya produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program luar jaringan atau off-air, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

RANS Klaim Empat Kampanye Hasilkan 52,6 Juta Views

Selama periode pelaksanaan, RANS mengklaim empat kampanye bersama kedua kementerian telah menghasilkan lebih dari 150 output. Hasil pekerjaan tersebut mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan atau event attendance, hingga berbagai manfaat digital lainnya.

Perusahaan juga menyampaikan bahwa seluruh kewajiban pekerjaan telah diserahkan kepada klien. Berdasarkan catatan internal yang disampaikan RANS, seluruh kampanye tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di berbagai kanal digital.

RANS menilai capaian tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dan anak usahanya dalam memproduksi konten yang menarik perhatian masyarakat. Meski begitu, angka dan penjelasan tersebut merupakan klaim yang disampaikan perusahaan dalam menanggapi perhatian publik terhadap nilai pengadaan jasa influencer.

Sebelumnya, ICW mengungkap temuan mengenai anggaran pengadaan jasa influencer hampir Rp14,7 miliar yang mengalir dari KKP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada PT Rans Animasi Indonesia. Pengadaan tersebut tercatat berlangsung selama periode 2024 hingga 2026 dan kemudian memunculkan pertanyaan mengenai transparansi serta potensi konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran pemerintah.